Paket Kebijakan VIII Bisa Tingkatkan Daya Saing Nasional
KATADATA - Pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk kedelapan kalinya tahun ini. Paket kebijakan ekonomi yang umumkan Senin (21/12) sore ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia menghadapi pasar bebas.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Paket Kebijakan VIII meliputi tiga hal. Yaitu kebijakan satu peta nasional (one map policy) dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (maintenance, repair and operations/MRO).
Paket kebijakan ini diluncurkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia dan meningkatkan daya saing Indonesia. “Karena bagaimanapun, kita harus siap menyambut Masyarakat Ekonomi Asean,” kata Pramono seperti dikutip di situs resmi Sekretaris Kabinet, Selasa (22/12).
Menurutnya saat ini ketahanan perekonomian Indonesia sudah semakin membaik. Ketika Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunganya, ternyata tidak berdampak buruk pada nilai tukar rupiah dan pasar modal Indonesia. Artinya Investor masih percaya pada Indonesia. (Baca: Ekonomi 2016 Diramal Lebih Baik, Rupiah Menguat 1,1 Persen)
Rupiah justru malah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Sama halnya dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung positif. Dengan Paket Kebijakan VIII ini, kata Pramono, pemerintah berharap akan semakin membuat daya saing, daya tahan, dan juga ekonomi Indonesia semakin baik.
Peningkatan daya saing dan perekonomian perlu didukung infrastruktur yang memadai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selama ini pengembangan infrastruktur, seringkali terbentur sejumlah masalah. Beberapa masalahnya terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain.
Kebijakan satu peta akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan dan penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019.
“Ini akan memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana,” kata Darmin. Harapannya, dengan kebijakan ini pelaksanaan pembangunan nasional bisa dipercepat. (Baca: Jokowi: Paket Kebijakan untuk Cari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru)
Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan kilang demi memenuhi kebutuhan BBM dan mengurangi ketergantungan impornya. Sejak 21 tahun terkhir Indonesia tidak pernah membangun kilang baru, sementara kebutuhan BBM dalam negeri terus naik. Akhirnya pasokan BBM dalam negeri pun defisit. Jika tidak ada penambahan kapasitas, dalam 10 tahun ke depan angka defisitnya bisa mencapai 1,9 juta barel per hari.
Peraturan Presiden (perpres) kilang yang rencananya akan diterbitkan pekan ini, diharapkan dapat mendorong pembangunan kilang yang selama ini sulit terlaksana. Rencananya pemerintah akan membangun dua kilang di Tuban dan Bontang mulai tahun depan. Ada juga peningkatan kapasitas empat kilang di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai.
Jika semua BBM bisa dipasok dari kilang dalam negeri, pemerintah yakin harga jual BBM untuk dunia usaha dan masyarakat dapat ditekan menjadi lebih murah. Sehingga daya saing industri, ketahanan energi, dan perekonomian Indonesia bisa meningkat.
Dalam Paket Kebijakan VIII, pemerintah akan memberikan insentif pembebasan bea masuk untuk 21 pos suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat. Menurut Darmin, kebijakan ini akan memberikan kepastian bagi usaha penerbangan nasional MRO. Selain itu bisa mendorong tumbuhnya industri suku cadang dan komponen pesawat terbang dalam negeri.
“Lebih jauh, diharapkan kebijakan ini akan membuka ruang bagi hadirnya pengembangan kawasan usaha pemeliharaan pesawat terbang,” ujarnya. (Baca: Pemerintah Akui Paket Kebijakan I Terlalu Ambisius)
