Hingga Agustus, Kementerian PU Targetkan Serap 30 Persen Anggaran
KATADATA ? Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih rendah. Dalam delapan bulan, serapan anggaran kementerian tersebut baru mencapai Rp 31,2 triliun atau 26,3 persen dari total anggaran tahun ini.
"Itu per hari ini mencapai 26,34 persen. Update-nya sebesar itu," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Jumat (21/8).
Jika dirinci, penyerapan anggaran untuk infrastruktur jalan tercatat yang paling besar, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 15,5 triliun. Kemudian Ditjen Sumber Daya Air yang telah menyerap anggaran Rp 9,09 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp5,05 triliun.
(Baca: Terendah Sejak 2010, Ekonomi Kuartal II Tumbuh 4,67 Persen)
Menurut Basuki serapan anggaran sebesar 26,3 persen ini setara dengan pengerjaan fisik infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR sebesar 28,2 persen. Pemerintah mengandalkan kementerian ini dalam pembangunan infrastruktur. Makanya anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 118 triliun merupakan yang paling besar di antara kementerian lainnya dalam APBN-P 2015.
Basuki menargetkan hingga akhir bulan ini anggaran kementeriannya bisa terpakai 30 persen dari total anggaran tahun ini. Hingga akhir tahun targetnya bisa terserap 93 persen. Dia optimistis bisa mengejar penyerapan anggaran hingga 63 persen dalam sisa empat bulan terakhir tahun ini.
(Baca: Perekonomian Melambat Gara-Gara Belanja Pemerintah Minim)
Melihat perkembangannya dalam dua bulan di semester II, serapan anggaran kementerian masih belum bisa berlari kencang. Hingga semester I serapan anggarannya masih 16,2 persen dalam dua bulan hanya ditargetkan bisa bertambah 13,8 persen.
Akan sangat sulit bagi kementerian mengejar target tersebutPadahal bulan ini kementerian telah melakukan upaya keras untuk mempercepat penyerapan tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto Husaini mengatakan sebagai upaya mempercepat penyerapan anggaran, saat ini kementeriannya telah memberlakukan penambahan jam kerja karyawan. Dia menyebut penambahan jam kerja ini telah membuahkan hasil. Meski masih rendah, penyerapan anggaran kementeriannya cukup baik di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat.
"Ini (penambahan kerja pegawai) jelas berpengaruh terhadap percepatan serapan angggaran kami," kata Hediyanto.
Selain penambahan jam kerja, Kementerian PUPR juga memperketat pemantauan lelang proyek infrastruktur. Lelang proyek ini bisa dipercepat mengingat desain proyek-proyeknya sudah dibuat sejak tahun lalu.
