Serapan Anggaran Semester I Ditargetkan Hanya 15 Persen
KATADATA ? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hanya bisa menargetkan penyerapan anggaran kementeriannya pada semester I tahun ini, sebesar 15 persen. Padahal rencananya periode tersebut penyerapan anggaran kementerian mencapai 20 persen.
Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga 15 Mei baru mencapai 6,5 persen. Nilainya hanya Rp 7,68 triliun dari alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 118 triliun.
Basuki mengatakan perkiraan penyerapan anggaran yang bisa lebih rendah dari rencana awal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur di kementeriannya. Seperti diketahui, pada masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dipisah.
?Realitasnya, sekarang ini karena adanya penggabungan KemenPU dan KemenPera,? kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/5).
(Baca: Anggaran Infrastruktur Baru Terserap 0,02 Persen)
Rendahnya penyerapan semester I, membuat kementerian tidak yakin penyerapan anggaran hinga akhir tahun bisa terserap sepenuhnya. Basuki memperkirakan penyerapan anggaran kementeriannya tahun ini hanya akan mencapai 90 persen.
Proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Juni memang cukup rendah. Padahal kementerian mengaku hingga saat ini proyek yang sudah memasuki tahap kontrak mencapai Rp 50,6 triliun, atau sekitar 42,3 persen dari total anggaran.
Jika dihitung dari anggaran belanja modal kementerian yang harus dilelang tahun ini sebesar Rp 85,5 triliun, artinya proyek yang sudah dikontrakkan mencapai 59,2 persen. Basuki menyebut, sebenarnya belanja modal kementerian tahun ini mencapai Rp 94,5 triliun, tapi sekitar Rp 9 triliun sudah dikontrakkan secara multiyear.
?Sisanya Rp 20 triliun, akan ada proses lelang. Mulai pengumuman dan yang lainnya, kan prosesnya 45 hari baru bisa kontrak. Sisa yang belum terkontrak Rp 15 T. Saya kira Juni bisa semua,? ujar dia.
Dia menjelaskan proyek yang sudah dikontrakkan saat ini mayoritas merupakan proyek pembangunan jalan, jembatan, dan sumber daya air seperti proyek bendungan, irigasi, air baku, sanitasi, dan air minum.
Anggaran untuk proyek-proyek tersebut merupakan pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Basuki dana subsidi BBM yang dialihkan pada kementeriaanya digunakan untuk membanguan 13 bendungan dan jalan di perbatasan Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur Rp 2 triliun.
Anggaran itu juga akan dipakai untuk pengembangan kawasan perbatasan di Entikong dan Badau Kalimantan Barat, serta Arun, Nangroe Aceh Darusalam senilai Rp 700 miliar. Ada juga proyek penanganan jalan tol yang ditanggung pemerintah, dengan alokasi dana sebesar Rp 5,7 triliun.
