Bappenas Akan Coret Deputi Sarana dan Prasarana

KATADATA ? Pemerintah berencana melakukan perampingan organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perampingan ini dilakukan dengan menghapus satu kedeputian di instansi tersebut, yakni Deputi Sarana dan Prasarana.

Rencana perampingan ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Draf ini ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 30 April 2015, yang kemudian dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Draf ini) merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai seluruh kementerian negara yang telah mendapat izin prakarsa dari Bapak Presiden," ujar Menteri Yuddy dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden bersamaan dengan draf tersebut.

Saat ini Bappenas memiliki sembilan deputi, yakni Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM; Deputi Bidang Ekonomi; Depputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Yuddy mengatakan nantinya jumlah eselon I Bappenas akan berkurang menjadi delapan. Sementara untuk jabatan eselon II, berkurang dari 50 menjadi 46. Rencana perampingan ini sudah didiskusikan sebelumnya dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengaku hanya bisa pasrah apabila unit kerja yang dipimpinnya dihapus. ?Saya tergantung pimpinan (Menteri) saja,? ujar Dedy semalam.

Saat ini Dedy membawahi lima direktorat, yakni Direktorat Pengairan dan Irigasi; Direktorat Transportasi;  Direktorat Permukiman dan Perumahan;  Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika; serta Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Ada beberapa proyek ambisius infrasruktur pemerintah yang pegang oleh kedeputian ini. Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan jaringan kereta api cepat Jakarta ? Bandung ? Surabaya, pelabuhan pengganti proyek Cilamaya, jalan tol Trans Sumatera, bendungan raksasa (Jakarta Giant Sea Wall), dan juga pembangkit listrik 35 gigawatt. Deputi ini juga merupakan tempat perencanaan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan swasta atau Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).