Pengelolaan Apartemen Banyak Bermasalah
Belum lagi soal pengelolaan keuangan yang tidak transparan karena tidak ada laporan yang sudah diaudit. Padahal, kata dia, jumlah uang tersebut sangat besar karena meliputi iuran penghuni, hingga pemasukan yang berasal dari parkir dan penyewaan ruang di atas lahan milik bersama.
?Ini menyangkut uang miliaran hingga triliunan rupiah, makanya pengembang tak mau kehilangan,? kata dia. ?Sektor ini terlalu banyak gula, jadi banyak yang bermain.?
BPSK sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, namun tidak ada itikad baik dari pihak pengembang. Mereka menolak untuk meneruskan penyelesaian sengketa hingga ke tahap arbitrase. ?Pola ini sepertinya dipakai oleh banyak pengembang,? tutur Parulian. ?Padahal apa yang disengketakan itu bisa berujung pada kasus pidana.?
Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Soraya mengatakan pihaknya menerima banyak pengaduan dari penghuni apartemen. Namun pemberian sanksi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. ?Kami hanya bisa melakukan pendampingan dan sosialisasi cara-cara pengelolaan hunian oleh warga,? kata dia.
Hal sama dikatakan Sudaryatmo, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai Pemda DKI Jakarta gagal menyelesaikan sengketa penghuni dan pengembang. ?Kalau dilihat dari beberapa keluhan, Dinas perumahan gagal menjalankan fungsi mediasi.?
YLKI mencatat sepanjang 2013, terdapat 121 pengaduan di sektor properti dari total 954 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI. Jumlah kasus di sektor properti tersebut meningkat 73 persen dari 70 pengaduan pada 2012. ?Paling banyak pengaduannya berasal dari penghuni apartemen,? kata Vita Ryandini, pengurus harian YLKI.
