Ketua MPR Soroti Hitungan Anggaran Covid-19 yang Terus Naik
Anggaran Penanganan Covid-19 terus meningkat beberapa waktu terakhir. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti perubahan anggaran yang begitu cepat dan drastis.
"Kami menyayangkan penghitungan anggaran yang kurang cermat dari pemerintah untuk ini," kata politisi yang kerap dipanggil Bamsoet ini dalam seminar virtual, Sabtu (20/6).
Menurut Bamsoet, kondisi keuangan negara saat ini sedang tengah menghadapi persoalan serius. Hal tersebut juga terjadi di negara lain.
(Baca: Anggaran Penanganan Covid-19 Bengkak Jadi Rp 695 T, Ini Rinciannya)
Meski begitu, dia memahami bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras menghadapi tantangan berat terkait penanganan corona. "Maka dari itu kami memberi kepercayaan pemerintah sepenuhnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, alokasi awal dana penanganan Covid-19 Rp 405,1 triliun. Namun, seiring memburuknya perekonomian akibat pandemi, biaya penanganan Covid-19 bertambah menjadi Rp 642,17 triliun dengan alokasi dana tambahan untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, biaya penanganan Covid-19 melonjak menjadi Rp 677,2 triliun karena adanya tambahan alokasi biaya kesehatan. Saat ini, anggaran tersebut kembali membengkak menjadi Rp 695,2 triliun karena adnaya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.
(Baca: Anggaran Penanganan Corona Melonjak, Utang Pemerintah Jadi Rp 5.258 T)
Total biaya penanganan Covid-19 tersebut terdiir dari biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiaayan korporasi Rp 537,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & pemda Rp 106,11 triliun.
Secara perinci, biaya kesehatan terdiri dari belanja penanganan Covid-19 yang sebesar Rp 65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian Rp 300 miliar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp 3 triliun, untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.
Alokasi perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun terdiri atas anggaran Program Keluarga Harapan Rp 37,4 triliun, dana sembako Rp 43,6 triliun, bantuan sosial Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos Non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun, Program Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logistik, pangan dan sembako Rp 25 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp 31,8 triliun.
Kemudian, anggaran insentif usaha terdiri dari PPh 21 DTP Rp 39,66 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 5,8 triliun, penurunna tarif PPh Badan Rp 20 triliun, dan stimulus lainnya Rp 26 triliun.
Lalu, alokasi dana UMKM akan diberikan dalam bentuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturasi Rp 78,78 triliun, belanja IJP 5 triliun, penjaminan modal kerja Rp 1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp 2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada korporasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun.
Selanjutnya, anggaran pembiayaan korporasi akan terdiri dari penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya Rp 3,42 triliun, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 20,5 triliun.
Terakhir, dana sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda terdiri atas program padat karya k/l Rp 18,44 triliun, insentif perumahan Rp 1,3 triliun, pariwisata Rp 3,8 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp 5 triliun, cadangan DAK fisik Rp 8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun, dan cadangan perluasan Rp 58,87 triliun.
