Skema Lengkap Pembentukan Holding Ultra Mikro BRI, Pegadaian, dan PNM
Pemerintah telah merumuskan skema pembentukan induk usaha atau holding BUMN pembiayaan usaha ultra mikro, yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani. Pembentukan holding akan dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue BRI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dari rights issue BRI dengan cara mengalihkan saham seri B negara pada PNM dan Pegadaian. Saat ini, rencana rights issue tersebut telah mendapatkan arahan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan komite privatisasi dan akan dikonsultasikan dengan DPR.
"Seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM akan disetorkan kepada BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue BRI," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2).
Menurut Sri Mulyani, penyertaan atau penyetoran seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM dilakukan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara PMN kepada BUMN. Setelah transaksi rights issue, BRI akan memilikis seluruh saham seri B Pegadaian dan PMN.
"Sedangkan pemerintah masih akan memiliki 1 lembar saham seri A Dwiwarna dalam Pegadaian dan PNM," katanya.
Nilai transaksi akan didasarkan pada hasil penilaian independen KJPP sesuai ketentuan pasar modal. "Pembentukan holding ini diharapakan meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian, dan PNM, meningkatkan efisiensi bisnis, serta menurunkan sumber dana khususnya untuk segmen ultra mikro," ujarnya.
Pemerintah berharap pembentukan holding akan membantu mencapai rasio target kredit UMKM dari 19,75% pada tahun lalu menjadi 22% pada 2024 sesuai target rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional (RPJMN). Dengan demikian, terjadi pemerataan ekonomi di Indonesia melalui peningkatan akses kredit ultra mikro.
"Holding ini akan memberikan layanan lengkap kepada 29 juta usaha ultra mikro hingga naik kelas menjadi mikro dan usaha kecil. Kami juga berharap tidak ada lagi kebutuhan penyertaan modal kepada PNM," katanya.
Selama ini, menurut dia, kenaikan jumlah nasabah ultramikro PNM identik dengan kebutuhan penyertaan modal yang lebih besar. Namun dengan posisi PNM sebagai anak usaha BRI, kebutuhan permodalannya akan dipenuhi oleh BRI sebagai induk usaha.
"Holding juga dipastikan tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Sinergi co-location juga tidak akan menyebabkan penutupan unit di BRI dan Pegadaian.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Andrea Eddey Susetyo meminta pemerintah memastikan pembentuan holding dapat menurunkan biaya dana dan operasional ketiga perusahaan, terutama PNM sehingga dapat ditransmisikan dengan baik kepada nasabah. "Dengan penurunan biaya dana, tingkat suku bunga usaha ultra mikro diharapkan dapat turun," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan juga menilai positif rencana pembentukan holding BUMN ini. Menurutnya, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga berpeluang menghadirkan pemerataan pertumbuhan bagi masyarakat. Menurutnya, perlu ada satu pintu masuk untuk meningkatkan perekonomian bersama dan sesuai jalurnya. Pintu melalui BUMN ini menjadi potensi yang bagus, karena pada akhirnya semua akan teratur dan terarah.
"Serta membuat kita bisa memiliki bayangan ‘rel ekonomi’ pasca-pandemi mau dibawa seperti apa,” ujar Satria Aji Imawan.
BRI mengantongi laba bersih mencapai Rp 18,66 triliun sepanjang 2020, anjlok 45,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan penurunan laba bersih terkait dengan pencadangan yang dilakukan oleh bank milik pemerintah tersbeut tahun lalu. "Laba menurun karena kami harus mencadangkan cukup besar terutama untuk menutup penyelamatan UMKM," katanya dalam paparan kinerja, Jumat (29/1).
Tahun lalu, BRI menyalurkan kredit mencapai Rp 938,37 triliun atau tumbuh 3,89% dibandingkan 2019. Kredit BRI masih disokong oleh segmen mikro senilai Rp 351,34 triliun atau tumbuh 14,18% secara tahunan.
BRI menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit 2021 mencapai 6%-7%. Fokus kredit tahun ini diutamakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bangkit dari pengaruh pandemi Covid-19.
