Bertemu Menteri Ekonomi Brasil, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan negara-negara berkembang, termasuk Brasil, untuk mewaspadai normalisasi kebijakan sejumlah negara maju dan tekanan inflasi. Sri Mulyani mengatakannya saat pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Brasil HE Paulo Guede pada hari terakhir pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, Minggu (31/10).
"Saya mengingatkan pentingnya mewaspadai normalisasi kebijakan negara-negara maju dan inflasi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang," tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati, Senin (1/11).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani juga membahas kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi yang mendorong inflasi kini turut membayangi perekonomian negara berkembang.
Secara umum, mantan Managing Director Grup Bank Dunia itu membahas beberapa topik, mulai dari dinamika ekonomi global hingga dukungan untuk Presidensi G20 Indonesia.
Seperti diketahui, tekanan inflasi memaksa banyak negara bersiap memulai exit policy alias mengakhiri kebijakan longgar. Langkah ini banyak diambil oleh otoritas moneter sejumlah negara maju. Rencana tapering off alias pengetatan stimulus bank sentral AS, The Federal Reserve yang paling banyak diantisipasi dunia.
Rencana tapering off The Fed berpotensi mendorong aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia dan Brasil. Apalagi kemungkinan exit policy The Fed akan berdekatan dengan langkah serupa bank sentral negara lain.
Bank sentral Inggris belum lama ini juga mengumumkan akan adanya kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Bank sentral Kanada juga berencana memulai exit policy paling cepat kuartal kedua tahun depan.
Sementara itu, Brasil sudah lebih dulu mengakhiri kebijakan moneter longgar dengan menaikkan suku bunga acuan enam kali sepanjang tahun ini. Bank sentral Brasil pekan lalu menaikkan suku bunga sebanyak 150 bps menjadi 7,75%, ini merupakan level tertingginya dalam 20 tahun terakhir. Brasil terpaksa menaikkan bunga acuan di tengah inflasi yang terus memanas.
Sri Mulyani menyebut exit policy menjadi salah satu topik prioritas yang juga akan dibahas dalam presidensi G20 Indonesia mendatang. Di samping itu masalah lainnya yakni, strategi mengatasi scarring effects untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan, sistem pembayaran, inklusi keuangan, infrastruktur, dan perpajakan.
Dalam diskusinya dengan Guede, Brasil juga memberikan dukungannya atas Presidendsi Indonesia 2022. Negeri samba itu akan berkerja sama dalam menyukseskan pembahasan sejumlah isu, khususnya terkait perubahan iklim, perpajakan dan lingkungan.
"Menteri Ekonomi Brasil meyakini Indonesia bisa menyelenggarakan pertemuan G20 dengan sangat baik dan bisa lebih sukses dalam pelaksanaannya," kata Sri Mulyani.
Pada hari sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat bertemu dengan Ratu Maxima dari Belanda. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait upaya pemberdayaan UMKM di negara masing-masing.
Ia membeberkan beberapa dukungan yang sudah pemerintah berikan untuk pemberdayaan UMKM. Bentuk dukungan tersebut antara lain, penyediaan infratsruktu pembayaran digital melalui QRIS, serta penguatan permodalan melalui program bantuan kredit usaha.
Selain itu, ia juga menjelaskan pemerintah sudah meluncurkan program keluarga harapan (PKH) yang diklaim dapat membantu sektor rumah tangga membangun usaha.
Dari hasil diskusinya dengan Ratu Maxima, Sri Mulyai mengatakan Belanda berkeinginan untuk terlibat dalam Presidensi G20 Indonesia. Adapun inisiatif keterlibatan tersebut terkait pembahasan pemberdayaan UKM, digitalisasi, edukasi asuransi untuk UMKM dan topik perubahan iklim.
