Sri Mulyani Ingatkan Pelajar: Subsidi Kuota Internet Tidak Gratis
Pemerintah memberikan berbagai bantuan program perlindungan sosial selama pandemi Covid-19, di antaranya kuota internet bagi pelajar dan guru. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, bantuan tersebut tidak diperoleh secara cuma-cuma, melainkan dengan menggunakan anggaran negara.
"Kalau sekarang kalian belajar dengan subsidi kuota internet, itu tidak berarti gratis karena yang membayar adalah negara," kata Sri Mulyani dalam pembukaan acara Hari Mengajar 6 Kementerian Keuangan, Selasa (9/11).
Ia mengatakan pemerintah membayar kebutuhan kuota internet bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga guru, mahasiswa dan dosen. Mereka terpaksa tidak bisa belajar secara fisik, dan beralih dengan model pembelajaran daring. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan subsidi kuota internet dihadirkan agar pembelajaran daring tidak terhambat.
Kementerian Keuangan menambah anggaran untuk bantuan kuota internet bagi pelajar dan guru sebesra Rp 2,3 triliun hingga akhir tahun. Bantuan tersebut merupakan alokasi yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi kepada 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen.
Pemerintah juga telah memberikan anggaran Rp 478 miliar untuk kuota internet yang disalurkan melalui Kementerian Agama. Dana tersebut sebenarnya alokasi untuk subsidi internet periode Mei-Juni 2021, kendati demikian terdapat sisa Rp 234,5 miliar. Sisa tersebut yang kemudian akan disalurkan hingga akhir tahun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bantuan subsidi kuota internet menjadi salah satu bentuk kehadiran negara menyelamatkan masyarakat dari tekanan pandemi. Keuangan negara, menurut dia, menjadi penolong saat pemerintah dihadapkan pada dua dilema, yakni menyelamatkan masyarakat dari krisis kesehatan dan dari sisi ekonomi.
Ia mengatakan, pemerintah menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat. Untuk itu, pemerintah mendata siapa saja yang perekonomiannya merosot agar menerima bantuan baik tunai maupun sembako. Cakupan pemberian bantuan, menurut dia, juga meluas dari semula hanya di daerah Jabodetabek menjadi di seluruh wilayah yang menjadi episentrum penyebaran virus.
"Kita bahkan menggunakan dana yg diberikan ke masing-masing desa agar dana desa itu juga diberikan ke masyarakat langsung. Itu yang disebut bantuan langsung tunai (BLT) di desa bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan," kata Sri Mulyani.
Ia mengatakan, program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah tak hanya satu jenis, tetapi beragam dengan jangkauan yang luas. Jika subsidi intetrnet ditujukan kepada pelajar dan guru, pemerintah juga memberikan subsidi listrik bagi rumah tangga. Tagihan listrik untuk keluarga miskin dengan kapasitas 450 VA diberi diskon 100% dan 50% bagi listrik 900 VA.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah memberi bantuan bagi para pencari kerja melalui program kartu pra-kerja. Ia mengatakan keuangan negara dipakai untuk mendukung program tersebut melalui pemberian pelatihan gratis dan uang bantuan.
"Banyak saudara-saudara bahkan orang tua kita terkena Covid-19, mereka dirawat di rumah sakit itu biaya perawatannya juga dibayar oleh pemerintah," kata Sri Mulyani.
Pemerinta juga turut membayarkan tagihan asuransi kesehatan untuk masyarakat, sehingga layanan kesehatan bisa diperoleh secara gratis bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mendatangkan ratusan juta dosis vaksin demi mencapai target kekebalan komunitas hingga 70% dari populasi.
"Mulai dari beli vaksinnya sampai menbayar tenaga medis untuk menyuntikkan, itu semuanya membutuhkan keuangan negara untuk mendukungnya," kata Sri Mulyani.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 744,77 triliun tahun ini untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran jumbo ini rencananya dipakai untuk lima kebutuhan utama, yakni belanja kesehatan Rp 214,96 triliun. Seperti dikatakan Sri Mulyani sebelumnya, belanja kesehatan dipakai untuk membayar biaya perawatan, pengadaan vaksin, pembelian obat hingga membangun rumah sakit darurat.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 186,64 triliun untuk progrma perlindungan sosial. Ini dipakai untuk memberi bantuan tunai maupun sembako ke masyarakat, hingga subsidi kuota internet.
Kemudian anggaran dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp 162,4 triliun. Anggaran untuk program prioritas sebesar Rp 117,94 triliun dan untuk insentif usaha sebesar Rp 62,83 triliun.
