Tersisa Kurang dari Dua Bulan, Realisasi Belanja PEN 2021 Baru 61,3%
Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru terpakai 61,3% dari pagu Rp 744,77 triliun sekalipun tahun fiskal 2021 tersisa kurang dari dua bulan lagi. Dari lima klaster PEN, anggaran untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi bahkan belum terserap separuhnya.
"Hingga 5 November 2021, program PEN sudah 61,3% dari pagu Rp 744,77 T atau realisasinya sudah Rp 456,35 triliun," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Senin (8/11).
Anggaran PEN terbesar mengalir untuk belanja kesehatan dengan pagu Rp 214,96 triliun. Realisasi klaster ini mencapai Rp 126,65 triliun atau 58,9% dari pagu. Sebagian besar dana klaster kesehatan digunakan untuk pembangunan rumah sakit darurat saat lonjakan varian Delta Juli-Agustus lalu, tagihan perawatan pasien hingga pengadaan vaksin dan pembelian obat.
Pemerintah juga menyediakan anggaran jumbo untuk program perlindungan sosial mencapai Rp 186,64 triliun. Realisasinya sudah mencapai Rp 132,49 triliun atau 72,4% dari pagu. Sebagian besar anggaran klaster ini dibelanjakan untuk sejumlah program sosial seperti, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai dan BLT desa. Selain itu, anggarannya juga dipakai untuk program kartu pra-kerja, subsidi listrik dan subsidi kuota internet.
Selanjutnya, pemerintah menyediakan pagu anggaran Rp 162,4 triliu untuk program dukungan UMKM dan korporasi. Kendati demikian, realisasinya baru mencapai Rp 63,45 triliun atau 39,1% dari pagu. Adapun anggaran ini dipakai untuk memberi Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada UMKM dan korporasi, pemberian subsidi bunga KUR hingga pemberian bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL).
Selain itu, ada pula anggaran untuk program prioritas sudah terealisasi Rp 72,59 triliun atau 61,6% dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun. Anggaran di klaster ini mengalir untuk sejumlah proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, dukungan ke sektor pariwisata, mendukung program ketahanan pangan, serta fasilitas pinjaman daerah.
Terakhir, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk program insentif usaha sebesar Rp 62,83 triliun. Klaster ini mencatat realisasi paling cepat yaitu 97,4% atau Rp 61,17 triliun. Penggunaan anggarannya terutama memberi insentif perpajakan kepada sektor usaha.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhir bulan lalu mengatakan realisasi di sejumlah klaster yang masih lambat akan mendorong perubahan pada postur PEN saat ini. Perubahan terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja kesehatan dan perlindungan sosial yang masih tinggi.
Suahasil menjelaskan, alokasi belanja kesehatan memang masih minim. Namun, menurut dia, total kebutuhan belanja untuk program kesehatan masih akan tinggi dan tengah dihitung ulang.
"Untuk alokasi kesehatan, mungkin akan ada beberapa pergerakan karena untuk perawatan pasien kita sedang menghitung berapa kebutuhan biaya perawatannya, terutama setelah kemarin kita menanganinya secara luar biasa akibat varian Delta," kata Suahasil dalam Konferensi Pers Evaluasi PC-PEN, Selasa (26/10).
Namun, ia belum memberikan penjalasan terkait klaster mana saja yang akan berubah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/11) juga mengatakan pihaknya menarik anggaran cadangan PEN sebesar Rp 33 triliun untuk menyuntik sejumlah Badan Usaha Milik Negra (BUMN) dan lembaga negara.
Beberapa yang akan menjadi peneriman antara lain PT Hutama Karya (HK), Waskita Karya, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Badan Bank Tanah. Untuk HK dan Waskita Karya, dana akan dipakai untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan beberapa tol di Jawa. Sedangkan LPI dan Badan Bank Tanah akan menggunakan dana tersebut untuk permodalan lembaga.
