Dua Bulan Tersisa, Defisit APBN Baru 54,5% dari Target Tahun Ini
Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2021 mencapai Rp 548,9 triliun atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, defisit APBN hingga Oktober baru mencapai 54,5% dari target tahun ini Rp 1.006,4 triliun dan lebih rendah dibandingkan tahun lalu Rp 764,9 triliun.
"Secara keseluruhan APBN kita masih mengalami defisit, tetapi kalau dilihat defisit hingga Oktober dibadingkan target APBN maupun tahun lalu jauh lebih baik," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi November, Kamis (25/11).
Kementerian Keuangan juga mencatat defisit keseimbangan primer turun hingga 56% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp 513,2n triliun menjadi Rp 266,9 triliun. Selain itu, realisasinya juga baru mencapai 42,2% dari target tahun ini sebesar Rp 633,1 triliun.
Realisasi defisit yang lebih rendah tersebut sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh lebih tinggi dan belanja negara yang cenderung naik terbatas. Pendapatan negara tercatat Rp 1.510 triliun, atau 86,6% dari target tahun 2021. Realisasi ini naik 18,2% dari capaian tahun lalu.
Semua sumber pendapatan negara tumbuh dua digit. Penerimaa pajak tumbuh 15,3% dari tahun lalu menjadi Rp 953,6 triliun. Realisasi ini mencakup 77,6% dari target tahun ini sebesar Rp 1.229,6 triliun.
Penerimaan dari kepabenanan dan cukai tumbuh 25,5% sebesar Rp 205,8 triliun. Realisasi ini mencapai 95,7% dari target tahun ini. Begitu juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 25,2% dari tahun lalu menjadi Rp 349,2 triliun. Realisasi PNBP bahkan telah melampaui target tahun ini.
"Kami berharap sampai akhir tahun, semua pendapatan negara bisa menembus di atas 100% sehingga kita berharap pendapatan negara bisa melebihi Rp 1.743,6 triliun," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, belanja negara hanya tumbuh 0,8% dari kinerja tahun lalu mencapai Rp 2.058,9 triliun. Realisasi belanja mencapai 74,9% dari target tahun ini.
Belanja negara masih bisa tumbuh terutama ditopang belanja pemerintah pusat, khususnya kementerian dan lembaga (K/L). Belanja K/L hingga bulan lalu tercatat sebesar Rp 833,1 triliun atau naik 14,8% dari tahun lalu. Sementara belanja pemerintah pusat non-K/L terkontraksi 5,7% menjadi Rp 583,1 triliun.
Realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga turun. Realisasi TKDD mencapai Rp 642,6 triliun atau 80,8% dari target tahun ini. Kinerja TKDD turun 7,9% dari realisasi tahun lalu.
Meningkatnya pendapatan dan lambatnya belanja mendorong realisasi pembiayaan anggaran juga turun 34,3% dari tahun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Oktober sebesar Rp 608,3 triliun atau 60,4% dari target tahun ini.
"Kami akan menjaga untuk tidak mengeluarkan surat utang apabila tidak dibutuhkan, dan kami akan coba untuk konsolidasi secara disiplin," kata Sri Mulyani.
Dengan berbagai kinerja tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai bulan kesepuluh ini tercatat Rp 59,4 trilin. Ini berkurang banyak setelah sempat mencapai Rp 169,9 triliun pada bulan sebelumnya.
