Pemerintah Lunasi SBN, Utang Luar Negeri Turun Jadi Rp 5.907 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2022 sebesar US$ 411,5 miliar atau mencapai Rp 5.907 triliun, turun US$ 4,2 miliar atau Rp 60 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya. Posisi ULN turun karena terdapat pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN Indonesia di akhir Maret turun 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar minus 0,3%.
Penurunan ULN terjadi pada utang publik maupun swasta. ULN pemerintah turun dari US$ 200,2 miliar pada kuarta IV 2021 menjadi US$ 196,2 miliar pada kuartal I 2022.
"Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN valas, serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral," kata Erwin dalam keterangan resminya, Kamis (19/5).
Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain. Hal ini yang membuat porsi kepemilikan investor asing pada SBN domestik berkurang.
Penarikan ULN pada awal tahun ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang pemerintah mengalir untuk beberapa belanja seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6% dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1%, sektor konstruksi 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7%.
Erwin mengatakan, penurunan juga terjadi pada utang luar negeri swasta. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal I sebesar US$ 206,4 miliar, turun tipis dibandingkan kuartal sebelumnya US$ 206,5 miliar.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama kuartal I 2022 sehingga ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan terkontraksi masing-masing 5,1% yoy dan 1% yoy," kata Erwin.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut berkontribusi 76,6% dari total ULN swasta.
Erwin juga menekankan, struktur ULN Indonesia sampai saat ini masih tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7%, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 35%.
"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,9% dari total ULN," kata dia.
Menurut Erwin, hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9%, sementara porsi utang jangka panjang swasta sebesar 76% dari total ULN swasta.
