Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Penyaluran BBM Bersubsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina untuk mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi. Ini untuk memastikan tambahan anggaran sebesar Rp 350 triliun yang telah disetujui DPR untuk membayarkan subsidi dan kompensasi energi tahun ini mencukupi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, permintaan terhadap barang-barang yang disubsidi mulai melonjak seiring pemulihan aktivitas ekonomi. Kenaikan permintaan ini, menurut dia, perlu diwaspadai.
"Kami akan meminta Pertamina untuk tetap mengendalikan jumlah bahan bakar energi yang disubsidi. Kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/5).
Volume penyaluran subsidi BBM untuk solar dan minyak tanah hingga April 2022 naik dari 3,6 juta kilo liter tahun lalu menjadi 4,1 juta kilo liter. LPG 3 Kg yang disubsidi juga naik 100 ribu metrik ton dibandingkan tahun lalu menjadi 1,9 juta metrik ton.
Kenaikan pada volume penyaluran ditambah dengan kenaikan harga komoditas telah membuat subsidi BBM dan LPG yang dikeluarkan pemerintah membengkak 50% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 34,8 triliun. Nilai ini sudah mencapai 44,8% dari pagu dalam APBN. Sementara itu, realisasi pembayaran kompensasi BBM sampai dengan April sudah mencapai Rp 18,1 triliun.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan atas belanja subsidi energi tersebut, pemerintah pada pekan lalu telah memperoleh restu dari komisi XI DPR untuk mempertebal anggaran untuk subsidi BBM dan LPG tahun ini sebesar Rp 71,8 triliun. Ini belum termasuk tambahan untuk subsidi listrik Rp 3,1 triliun.
"Ditambah lagi dengan kompensasi dimana kita memohon ke DPR untuk menyetujui penambahan kompensasi BBM untuk tahun ini Rp 194,7 triliun maupun kurang bayar kompensasi tahun lalu sebesar Rp 83,8 triliun yang segera kita bayarkan," ujarnya.
Kemenkeu mengajukan total tambahan kompensasi BBM, LPG dan listrik dalam APBN 2022 mencapai Rp 324,5 triliun. Namun, total tambahan kompensasi yang akan dibayar pada tahun ini sebesar Rp 275 triliun, sementara sisanya Rp 49,5 triliun pembayarannya dilakukan tahun depan.
Tren kenaikan pencairan subsidi juga terjadi pada barang non-energi. Realisasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) melonjak 1.085% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 8,3 triliun. Hal ini sejalan dengan kenaikan kredit KUR yang memperoleh subsidi naik dari Rp 83,1 triliun menjadi RP 125,66 triliun.
Subsidi pupuk turun secara nilai sebesar Rp 1 triliun, namuna secara volume naik 400 ribu ton. Subsidi non energi lainnya turun dari Rp 300 miliar menjadi Rp 100 miliar.
