Sri Mulyani: Subsidi Energi Rp 502 T Bisa Bangun 227 Ribu Sekolah
Pemerintah menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun pada tahun ini untuk menahan harga BBM hingga listrik tidak naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran jumbo tersebut dapat digunakan untuk membangun ratusan ribuan sekolah.
Sri Mulyani mencontohkan, jika biaya pembangunan satu sekolah dasar (SD) membutuhkan dana Rp 2,19 miliar, maka anggaran subsidi energi tahun ini bisa dipakai untuk membangun 227.886 sekolah. Anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik lainnya.
"Kalau menteri kesehatan sekarang minta anggaran membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok, anggaran Rp 502,4 triliun ini bisa bangun rumah sakit sebanyak 3.333 rumah sakit kelas menengah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Jumat (26/8).
Perkiraan itu dengan estimasi bahwa biaya untuk membangun satu rumah sakit kelas menengah perlu merogoh dana Rp 150 miliar. Anggaran sebesar itu juga dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas dengan estimasi biaya pembangunan satu puskesmas Rp 12 miliar.
Anggaran ini, menurut Sri Mulyani, juga dapat digunakan untuk membangun jalan tol di Sumatera. Ia memperkirakan Rp 502,4 triliun dapat 3.501 KM ruas tol baru dengan asumsi pembangunan 1 Km jalan tol membutuhkan anggaran Rp 142,8 miliar.
"Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menekankan, publik perlu menyadari besarnya anggaran yang digelontorkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Alokasi Rp 502,4 triliun itupun berisiko masih tidak cukup seiring kuota BBM bersubsidi yang juga segera habis.
Kuota BBM bersubsidi berisiko habis dalam beberapa bulan lagi. Dalam perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi pertalite tahun ini bisa mencapai 29,07 juta kilo liter, jauh di atas kuota 23,05 juta kilo liter.
Konsumsi solar subsidi juga berisiko bengkak menjadi 17,44 juta kiloliter dari kuota hanya 15,1 juta kilo liter. Ini artinya, baik pertalite maupun solar berisiko habis pada bulan oktober jika kuotanya tidak ditambah.
"Ini yang jadi persoalan karena seluruh anggaran Rp 502,4 triliun tadi akan habis di bulan Oktober," kata Sri Mulyani.
Dalam perhitungan Kemenkeu, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 195,6 triliun agar harga Solar dan Pertalite tak naik. Dengan demikian, anggaran subsidi diperkirakan mencapai Rp 700 triliun.
Sri Mulyani dalam beberapa hari yang lalu juga sempat menyinggung besarnya anggaran untuk subsidi dan kompensasi. Ia menyebut, jika pemerintah sepakat menambah anggaran, itu berarti aplikasinya telah melampaui anggaran untuk pendidikan tahun ini Rp 574,9 triliun.
