Marak Kebocoran Data, Anggaran Keamanan Siber 2023 Hanya Rp 120 M
Peneliti Keamanan Siber Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha sebelumnya menilai, bahwa satu penyebab maraknya kasus kebocoran data adalah tidak berpihaknya pemerintah pada keamanan siber. Ini terbukti dari minimnya alokasi anggaran untuk BSSN.
“Ancaman yang terjadi saat ini sudah pasti siber, tidak mungkin perang nuklir bom,” kata Pratama.
Menurutnya, pemerintah tidak maksimal menyediakan anggaran untuk mengantisipasi hacker.
Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengakui, instansinya menghadapi keterbatasan anggaran. “Untuk tahun anggaran 2022, BSSN tidak ada alokasi anggaran penguatan infrastruktur keamanan siber, termasuk perluasan cakupan area monitoring,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (8/9).
Dengan keterbatasan anggaran, BSSN melakukan strategi peningkatan kapasitas entitas (stakeholder) dengan cara:
- Asistensi dan pendampingan identifikasi celah kerawanan dan penanganan insiden
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola siber entitas dengan memberikan pelatihan
- Literasi dan edukasi
