Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 100 Miliar ke 36 Daerah, Untuk Apa?

Pemerintah pusat memberikan insentif sebesar Rp 100,35 miliar kepada 36 daerah yang berhasil menurunkan inflasinya secara signifikan pada tahun lalu. Pemberian insentif tersebut akan dilanjutkan tahun ini.

"Yang mendapatkan reward adalah daerah yang penurunan inflasinya paling tajam," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, Selasa (17/1).

Pemberian insentif ini sudah dimulai sejak 2021. Pada tahun pertama, insentif tersebut diberikan kepada 43 daerah yang memenuhi kriteria dengan total anggaran Rp 350,42 miliar.  Alokasi tersebut setara 2,59% dari Dana Insentif Daerah (DID) APBN tahun tersebut.

Jumlah penerimanya berkurang menjadi 36 daerah pada tahun lalu dengan alokasi Rp 100,35 miliar atau 2,51% dari pagu DID. Jumlah penerima insentif pada tahun ini juga kembali berkurang menjadi 17 daerah dengan alokasi sebesar  Rp 76,7 miliar atau 2,56% dari pagu DID.

Ia menjelaskan, penilaian dilakukan kepada seluruh daerah, baik kabupaten kota yang termasuk daftar 90 daerah yang disurvei BPS, maupun di luar daftar daerah tersebut. Aspek penilaian mencakup aspek proses berupa kebijakan dan implementasi, aspek output berupa program unggulan dan aspek outcome berupa realisasi dan volatilitas inflasi untuk kabupaten atau kota yang disurvei BPS.

Bendahara negara itu menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk ikut membantu mengendalikan inflasi. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah bisa dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga mempercepat logistik. Selain itu, Pemda juga memiliki dana transfer umum (DTU) yang bisa dipakai untuk membantu masyarakat lewat pemberian subsidi transportasi. Selain itu, dana desa bisa dipakai untuk mendukung perbaikan dari sisi produksi.

"Kami memakai insentif fiskal untuk memberikan sinyal dan penghargaan kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan harga sehingga mereka penurunannya sangat tajam dan lebih rendah dari nasional," kata Sri Mulyani

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, masih ada 23 provinsi di Indonesia yang inflasinya di atas rata-rata nasional 5,51% pada akhir tahun lalu. Tiga tertinggi yakni Sumatera Ba rat 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39% dan Kalimantan Selatan 6,99%. 

"Jadi terhadap 23 provinsi ini, pak gubernur mohon diperhatikan, memang pada Desember rini kontribusi dari kenaikkan harga beras itu salah satu yang tertinggi, sehingga tentu kerja sama perlu dilakukan," kata Airlangga dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani.

Catatan BPS, masih ada sebanyak 63 kabupaten/kota dari total 90 daerah yang disurvei BPS menyatakan inflasi di atas rata-rata nasional pada akhir 2022. Inflasi tertinggi di Kotabaru 8,65%, Baubau 8,35% dan Tanjung Selor 7,98%.

Airlangga meminta setiap daerah untuk memantau harga  dan ketersediaan stok barang. Setiap pemda juga diminta bekerja sama untuk mengurangi disparitas harga, melakukan operasi pasar, memakai APBD untuk penurun inflasi seperti memberikan subsidi transportasi, memperkuat sarana prasarana penyimpanan hingga peningkatan produksi.