Jokowi Sulit Capai Target Kemiskinan Ekstrem 0%, Ini Data-data BPS
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem akan turun hingga menjadi 0% pada tahun depan, bagian dari komitmen pemerintah mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) melihat target tersebut sulit dicapai di tengah efek pandemi dan kenaikan harga BBM.
"Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak suit untuk mencapai angka kemiskinan di 7% pada tahun depan dan kemiskinan ekstrem 0%," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS 2023, Jakarta, Senin (30/1).
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan ekstrem, salah duanya efek pandemi dan kenaikan harga BBM subsidi September lalu. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan inflasi sehingga harga-harga makin mahal dan memukul masyarakat terbawah.
Angka kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk Indonesia. Trennya sebetulnya menurun sejak satu dekade terakhir sebelum pandemi. Sngkanya meningkat pada 2020 saat pandemi melanda dan baru mulai membaik dengan kembali turun ke 9,5% pada tahun lalu.
Jumlah penduduk miskin ekstrem sebetulnya terus turun sejak beberapa tahun terakhir sekalipun ada pandemi, tetapi penurunannya melambat. Data BPS menunjukkan, angka kemiskinan pada tahun lalu sebesar 2,04%, hanya turin 0,1 poin persentase dari tahun sebelumnya, lebih rendah dari penurunan 0,14 pada 2021.
Penurunan angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir melambat dibandingkan sebelum pandemi. Pada 2019, angka kemiskinan ekstrem bahkan bisa turun hingga 0,9 poin persentase menjaid 2,7%.
"Kalau kita melakukan business as usual, ini agak sulit mencapai target pemerintah. Tapi kita perlu berupaya melakukan percepatan dan tata kelola baru agar bisa capai target 2024, baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," kata Margo.
Ia menyebut perlu transformasi tata kelola data yang semakin baik untuk membantu memetakan masyarakat yang daat dikategoriksan miskin ekstrem. Salah satu upaya perbaikan data kependudukan itu lewat program Regsosek yang tengah dijalankan BPS.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta para kepala daerah untuk aktif menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sekalipun angka rata-rata nasional terus turun, tapi Jokowi menilai masih ada daerah dengan angka kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Kepala Negara mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengacu data kemiskinan ekstrem di setiap daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
"Sebanyak 14 provinsi angka kemiskinan ekstremnya di atas angka nasional. Saya kira saya tidak usah menyampaikan lagi intervensi apa yang harus dilakukan. Semua pemerintah daerah sudah tahu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia 2023, Selasa (17/1).
