Sri Mulyani Respons Kritik JK Soal Bayar Utang Rp 1.000 T Tiap Tahun
Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyebut Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo membayar utang hingga Rp 1.000 triliun per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pihaknya sudah menyusun strategi agar pembayaran utang berkelanjutan.
Bendahara negara itu menjelaskan, pembayaran utang yang jatuh tempo maupun biaya bunganya masuk dalam strategi pembiayaan anggaran di APBN tiap tahun.
"Dalam hal itu yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap dapat dikendalikan, itu yang masuk dalam sustainability," kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (23/5).
Jusuf Kalla sebelumnya menyinggung soal pembayaran utang jumbo setiap tahun itu saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). Ia menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan utang pemerintah yang terus membengkak mencapai Rp 5.000 triliun dalam delapan tahun terakhir.
"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujarnya.
Pembayaran utang pemerintah terbagi menjadi dua, yakni pembayaran atas bunga dan cicilan pokok utang. Berdasarkan data sementara realisasi anggaran pada APBN Kita 2022, pemerintah membayarkan bunga dan cicilan pokok utang sebesar Rp 467,54 triliun pada tahun lalu. Ini terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 386,34 triliun dan cicilan pokok utang Rp 81,2 triliun.
Adapun pembayaran cicilan pokok utang terdiri atas pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 79,28 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 1,92 triliun. Realisasi pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pemerintah pada tahun lalu terus meningkat dibandingkan pada 2020 dan 2021 yang mencapai masing-masing Rp 407,37 triliun dan Rp 427,11 triliun.
Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), pembayaran bunga utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp 314,98 triliun dan meningkat menjadi Rp 343,49 triliun pada 2021. Sementara itu, pembayaran cicilan pokok utang pemerintah sebenarnya justru turun, yakni dari Rp 92,39 triliun pada 2020 menjadi Rp 83,62 triliun pada 2021.
Sementara berdasarkan data Utang Luar Negeri Bank Indonesia, pemerintah membayarkan bunga dan utang pokok atas pinjaman luar negeri pada tahun lalu mencapai US$ 14,86 miliar atau setara Rp 232 triliun dengan asumsi kurs JISDOR akhir 2022 Rp 15.655 per dolar AS. Jumlah ini turun dibandingkan pada 2021 yang mencapai US$ 15,41 miliar, tetapi naik dibandingkan 2020 sebesar US$ 13,32 miliar.
Kementerian Keuangan melaporkan, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 39,17%.
