Pengamat soal Beli Rumah Bebas PPN: Periode Insentif Terlalu Singkat
Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Insentif yang berlaku hingga Juni 2024 ini bertujuan untuk mengerek penjualan sektor properti.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat internal Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (24/10) lalu.
Menanggapi kebijakan ini, Pengamat properti Anton Sitorus menilai periode penetapan insentif sektor properti ini terlalu singkat. Menurut dia, hal yang diharapkan pengembang dan konsumen properti adalah kepastian kebijakan. Kalau pemberlakuan insentif hanya jangka pendek, maka dapat menimbulkan keraguan dari pengembang dan konsumen.
“Karena kan ini juga ada syarat-syaratnya. Seperti serah terima di periode yang ditentukan jadinya pengembang yang merencanakan proyek-proyek baru yang ingin memanfaatkan insentif ini berpikir ulang,” kata Anton kepada Katadata, Senin (30/10).
Maka itu, Anton mengimbau pemerintah untuk menetapkan rencana jangka panjang guna mempertahankan kinerja sektor properti. Misalnya, menyediakan hunian terjangkau sebanyak-banyaknya melalui BUMN Karya.
“Kan banyak badan usaha bisa membangun rumah terjangkau sebanyak banyaknya. Zaman orde baru cukup efektif menyediakan rumah terjangkau. Jadi misi membantu pemerintah mengentaskan masalah perumahan ini, harganya juga jangan sama kayak swasta,” kata Anton.
Selain itu, cara lain yang bisa dilakukan untuk menarik masyarakat membeli rumah adalah dengan memperbanyak pembangunan Transit Oriented Development (TOD) atau hunian khusus di lokasi dekat stasiun transportas umum seperti MRT dan LRT.
“Sangat potensial untuk membangun hunian khususnya masyarakat jabodetabek tapi kan sekarang yang menguasai BUMN, swasta nyatanya belum terlalu banyak. Mungkin pemerintah bisa memikirkan bagaimana swasta diikutsertakan supaya proyek-proyek yang dibangun bisa lebih cepat,” kata Anton.
