Gairahkan Sektor Perumahan, Kemenkeu Tebar Insentif Rp 3,7 Triliun
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal perumahan pada 2023 dan 2024. Dukungan tersebut mencakup pembelian rumah komersial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan rumah masyarakat miskin.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berharap, pemberian insentif tersebut dapat menggairahkan sektor perumahan.
"Sehingga [dapat] memberikan multiplier effect yang besar serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024,” kata Febrio di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (1/12).
Secara rinci, insentif untuk pembelian rumah komersial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal yang diterbitkan Pemerintah di triwulan IV Tahun 2023. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan PPN DTP rumah tapak dan rusun untuk tahun anggaran 2024.
Untuk memperoleh fasilitas itu, harga beli rumah harus di kisaran Rp 2 miliar - Rp 5 miliar. Pembelian rumah selama periode November 2023 – Juni 2024 mendapatkan PPN DTP sebesar 100%. Kemudian PPN DTP 50% untuk periode Juli 2024 – Desember 2024.
