Permudah Birokrasi, Jokowi Siapkan GovTech hingga Government Cloud

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan berbagai layanan digital untuk menopang kegiatan pemerintahan dan sebagai langkah reformasi birokrasi. Beberapa layanan digital yang dipersiapkan mulai dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), GovTech, digital ID dan government cloud.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Jokowi menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1). Rapat ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh menteri kabinet Indonesia maju dan kepala lembaga termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan para menteri membahas keterpaduan layanan digital pemerintah. Salah satu agendanya adalah mempercepat implementasi SPBE. Bahkan Jokowi meminta secara langsung kepada MenPANRB untuk mempercepat upaya peningkatan layanan tersebut.

“Saya minta kepada MenpanRB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, di saat yang sama memperkuat keamanan digital kita,” Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk mendukung percepatan transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital, seperti Menteri BUMN mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi GovTech nasional.

Mendagri dan Menkominfo juga akan mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan enam bulan mesti rampung. "Menkominfo juga segera transformasi kebijakan government cloud untuk meningkatan pelayanan digital kita dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves,” ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya perlu mengingatkan, kita masih memiliki waktu sembilan bulan. Mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” ujar Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital serta mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

“Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja dan menyulitkan. Sehingga harus lebih sederhana dan lebih berguna, terutama dalam layanan digital pemerintah,” ujarnya.