Penerimaan Pajak Melesat, Sri Mulyani Ungkap Langkah Penguatan DJP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan karena berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut atau hattrick.

“Dengan kerja keras, Alhamdulillah selama tiga tahun terakhir ini @ditjenpajakri telah menunjukkan kinerja dan pencapaian yang sangat impresif,” katanya melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati, Minggu (28/1).

Bendahara Negara ini mengatakan, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk terus memperkuat pondasi perpajakan yang telah dibangun. Hal ini dia sampaikan dalam rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (26/1).

Dalam rapat tersebut, dia juga membahas mengenai proyeksi penerimaan perpajakan, keberlanjutan reformasi melalui core tax, yang tidak hanya mengubah DJP secara sistem, tetapi juga mindset dan cara bekerja.

Langkah Penguatan DJP

Selain itu, Sri Mulyani akan terus mendorong DJP untuk melakukan penguatan tiga sistem line of defense (lini pertahanan). Hal ini bertujuan untuk menjaga serta memperkuat institusi ini agar semakin kredibel dan kompeten.

“Tentu, semua itu tidak akan berjalan tanpa adanya peran leadership dan ownership yang baik dari para pimpinan. Termasuk, terus bersikap rendah hati, mendengarkan aspirasi, dan memperkuat kolaborasi,” kata Sri Mulyani.

Tak lupa, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak dan stakeholder atas partisipasi dan kontribusi yang diberikan.

"Walk the walk, tone from the top. Take your job really serious, karena apa yang Anda lakukan adalah yang akan menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia!," kata dia.

Strategi Penerimaan Pajak 2024

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Target tersebut naik dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 1.869,2 triliun.

Pada konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, pada Selasa (2/1), Sri Mulyani menekankan, bahwa pemerintah akan fokus dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini. 

Salah satu strateginya dengan menambah program penerimaan pajak yang akan mulai dilaksanakan usai Pemilu 2024. Selain itu, beberapa reformasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak setelah Pemilu.

Tak hanya itu, beberapa peraturan baru terkait perpajakan yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP akan segera diluncurkan sesuai jadwal.

"Beberapa reform yang dilakukan teman-teman dari DJP begitu selesai Pemilu, mulai masuk pembayaran SPT pajak pribadi dan PPH dengan berbagai macam peraturan UU HPP yang harus dilakukan dan core tax system yang harus terus kita implementasi sesuai jadwal. Ini akan beri kesibukan luar biasa,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun atau melampaui 108,8% dari target APBN 2023. Jumlah penerimaan pajak tersebut juga melampaui target selama tiga tahun berturut-turut.

Tercatat pada tahun 2021 penerimaan pajak Rp 1.278,63 triliun, setara 104% dari APBN dan pada 2022 mencapai Rp 1.716,77 triliun atau 115,6% dari APBN. Sementara pada 2023, penerimaan pajak berhasil melampaui target 102,8% atau sebesar Rp 1.869,2 triliun.