Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo - Gibran dalam RAPBN 2025

Ferrika Lukmana Sari
25 April 2024, 15:19
Jokowi
Dok. COP28
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menyampaikan pidatonya di KTT Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Jumat (1/12).
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025 itu dapat dieksekusi setelah pasangan capres-cawapres terpilih dilantik.

"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah presiden-wakil presiden terpilih dilantik," kata Ari dikutip dari Antara, Kamis (25/4).

Ari menjelaskan, bahwa dukungan Jokowi tersebut memiliki semangat untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju.

"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Sri Mulyani Fasilitasi Ruang Fiskal RAPBN 2025

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025, yang memungkinkan program yang diusung Prabowo-Gibran dapat berjalan. Salah satunya program makan siang gratis. 

"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan program makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah 3%.

Sementara itu, RKP 2025 disusun dengan perhitungan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan yang akan datang.

Karena bersifat transisi, maka RKP 2025 disusun menggunakan metode khusus, yakni pendekatan teknokratik, yang berarti mengikuti pola rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Setelah pemenang Pilpres 2024 diumumkan, rancangan awal RKP 2025 akan diperbaharui hingga Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wakil presiden terpilih.

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...