Jokowi Minta Sri Mulyani Komunikasi dengan Prabowo Bahas Transisi APBN
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan komunikasi lebih lanjut dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.
“Sehingga bisa lebih komprehensif, smooth transisinya,” ujar Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam (8/5).
Sejauh ini komunikasi yang dibangun tidaklah sulit karena Prabowo juga berada dalam kabinet menteri Jokowi bersama dengan Sri Mulyani. Prabowo saat ini menjabat menteri pertahanan.
Sebagai informasi, APBN 2025 masih dalam proses perancangan. Saat ini, terdapat dua dokumen yang akan menjadi acuan.
Pertama, rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dan akan disampaikan di DPR pada 20 Mei 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur APBN 2025. Hal ini demi program yang diusung Prabowo-Gibran dapat berjalan. Salah satunya program makan siang gratis.
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan program makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025. Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah 3%.
