Sri Mulyani Akan Buka Anggaran yang Diblokir untuk Tambal Defisit APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya mencapai Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi tersebut akan dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun. Salah satunya tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya rasa, ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7).
Sri Mulyani menegaskan bahwa relaksasi ini harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Namun ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas dan hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.
“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," kata dia.
"Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.
Tercatat defisit APBN mencapai Rp 77,3 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2024. Bahkan, proyeksi defisit APBN bisa menyentuh Rp 609,7 triliun sampai akhir tahun.
Kelola APBN Secara Fleksibel
Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun
Porsi Automatic adjustment sebesar 5% dari total Rp 50,14 triliun. Hal ini bertujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.
Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment sebagai langkah unyuk mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.
“Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2).
Bendahara Negara itu mengatakan langkah tersebut telah dilakukan sejak 2022. Saat itu, negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan efek dari situasi tersebut.
Sementara pada 2023, dilakukan prioritas baru untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. “Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%,” ujarnya.
