Kemenkeu Ungkap Alasan Target Penerbitan SBN Tahun Ini Lebih Rendah
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menuturkan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih berjalan sesuai dengan target (on track) untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini.
"Dari sisi penerbitan SBN, alhamdulillah on track dalam konteks memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2024," kata Suminto di Jakarta, Selasa (9/7).
Berdasarkan outlook yang dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, target penerbitan SBN kini lebih rendah jika dibandingkan dengan target awal.
Hal tersebut, menurut dia, karena pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, tidak hanya dari penerbitan SBN.
Sebelumnya, Kemenkeu menyampaikan target penerbitan SBN ritel pada tahun ini mencapai Rp 140 triliun - Rp 160 triliun. Nilai itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, target penerbitan SBN pada 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai sekitar Rp 147 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 107 triliun.
"[Penerbitan SBN ritel] tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sekitar Rp 107 triliun. Maka di tahun 2024, kami targetkan bisa naik di kisaran Rp 140 triliun - Rp 160 triliun," kata Deni, Kamis (15/2).
Imbal Hasil SBN Terjaga
Suminto menilai kinerja pasar SBN saat ini cukup baik dengan level imbal hasil (yield) yang terjaga dan terkendali serta penawaran masuk (incoming bid) yang cukup kuat.
Hal tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah yang dinilai berhasil menjaga kredibilitas perekonomian nasional di tengah dinamika situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
"SBN itu instrumen yang tradable [bisa diperjualbelikan], maka aktivitas di pasar yang akan membentuk yield SBN," ujarnya.
Meskipun perkembangan yield SBN sangat dipengaruhi pasar, Suminto menuturkan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mengelola risiko suplainya sehingga level yield tetap dapat terkendali.
"Tentu pemerintah berkepentingan agar yield SBN itu rasional sehingga Pemerintah tentu dalam penerbitan SBN memiliki strategi penerbitan," ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama DPR di Jakarta, Senin (8/7), memperkirakan yield SBN 10 tahun pada kisaran 6,9%—7,1% pada semester II 2024. Pada semester I 2024, realisasi tingkat imbal hasil SBN sekitar 6,85%, atau di atas asumsi APBN 2024 sebesar 6,7%.
