Megawati Klaim Bayar Utang IMF Peninggalan Soeharto, Begini Faktanya
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengklaim pemerintahannya berhasil membayar utang pemerintahan Soeharto kepada Dana Moneter Nasional atau IMF.
Klaim tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah 2024. Hal itu bermula saat Megawati bertanya kepada semua yang hadir dalam kesempatan tersebut termasuk kepada wartawan mengenai jumlah utang RI.
“Hayo utang kita berapa hayo? Mana wartawan gue tanya. Terus setiap kali harus bayar, berapa hayo? Iya dong kan musti dibayar namanya utang,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8).
Saat tidak ada yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut, ia justru menyatakan sudah melunasi utang tersebut kepada IMF. Pembayaran utang dilakukan saat Indonesia mengalami krisis keuangan.
“Hati-hati lho ini saya pernah ngalami waktu krisis 1997, tapi karena saya hanya mau rakyat jangan menderita semuanya selesai. Utang IMF dari zaman Pak Harto saya selesaikan lho,” ujar Megawati.
Megawati menegaskan upaya tersebut bahkan mendapatkan penghargaan. Dia menceritakan setelah berhasil membayar utang IMF, dirinya justru mendapatkan penghargaan dari media CNBC Indonesia.
“Kalau enggak percaya tanya ke CNBC dapat award. Kok dapat award? Karena dalam ekonomi begitu kok ibu bisa menyelesaikan (utang) IMF. Lah saya pikir benar juga ya. Gitu lho,” kata Megawati.
Fakta Megawati Bayar Utang IMF
Dukutip dari laman Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser, Megawati Soekarnoputri dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003.
Aksi itu berlanjut dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya mencekik leher bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.
Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Terdapat beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut.
Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.
Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan dafar negarif investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi, dan energi serta pemberantasan korupsi.
Dampak dari kebijakan tersebut, kurs rupiah yang semula Rp 9.800 pada 2001 menjadi Rp 9.100 pada 2004. Tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%. Begitu juga dengan poin IHSG dari 459 pada 2001 menjadi 852 pada 2004.
Pengakhiran program dengan IMF memang dilakukan oleh Megawati. Namun, pelunasan utangnya dilakukan oleh penerusnya, yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam akun Facebooknya pada 2015, ia menulis, utang Indonesia kepada IMF telah lunas pada 2006 saat ia menjabat presiden. Keseluruhan utangnya adalah US$ 9,1 miliar. "Pembayaran terakhirnya kita lunasi pada 2006 atau empat tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu, kita tidak lagi jadi pasien IMF," tulis SBY.
Melansir dari berbagai media, pemerintah Indonesia menerima pinjaman IMF pertama kali pada 1997 saat krisis moneter. Setelah itu, IMF beberapa kali mencairkan pinjaman.
Sepanjang 2001 sampai 2006 pemerintah membayar pokok utang tersebut sebesar US$ 11,1 miliar. Pembayaran terakhir terjadi pada 12 Oktober 2006 senilai US$ 2,15 miliar.
