Soal Kelanjutan Program Prakerja, Menko Airlangga: Masih Perlu Dibahas
Pemerintah belum dapat memastikan kelanjutan program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasannya masih dilakukan.
“Masih perlu dibicarakan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (3/10).
Pemerintah mengupayakan agar program terus dapat terus berjalan. Manfaat Prakerja sudah dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak muda, keluarga miskin, pensiunan TNI, penyandang difabel, maupun yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
“Hampir seluruh program itu akan dibahas kemudian karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut,” ujar Airlangga.
Kartu Prakerja Dinikmati 18,9 Juta Penerima
Airlangga mengatakan program Prakerja saat ini sudah dinikmati oleh 18,9 juta penerima di 514 kabupaten dan kota. Tidak ada institusi pendidikan manapun yang bisa melakukan pelatihan kepada belasan juta orang dalam waktu empat tahun.
“Prakerja pada saat diberikan penugasan tidak ada definisinya. Sesudah perjalanan empat tahun, nah ini sekarang ada definisinya,” kata Airlangga.
Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan sebelumnya 39% peserta Kartu Prakerja merupakan pekerja dan sisanya % merupakan pengangguran. Setelah melakukan pelatihan, porsi peserta Kartu Prakerja berubah.
“Dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan, persentase yang bekerja naik dari 39% menjadi 55%,” ujar Denni.
Penerima Perempuan Prakerja Naik
Berdasarkan Riset Presisi Indonesia 2021, peserta perempuan program Prakerja mengalami peningkatan pendapatan 33% lebih tinggi dibanding non-penerima perempuan. Sedangkan Studi Svara Institute 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan penerima Prakerja bisa mencapai 17,6% lebih tinggi dibanding non-penerima.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan program tersebut juga sangat positif jika dilanjutkan karena saat ini terdapat sejumlah isu yang terjadi. Beberapa di antaranya terkait masalah pembukaan lapangan kerja dan penurunan kelas menengah.
"Keputusan akan ada di pemerintahan baru. Kami berharap ada keberlanjutan,” kata Susiwijono.
