Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.862 Triliun, Terbesar untuk Program Pemerintah

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 423,4 miliar pada Oktober 2024 dan didominasi utang pemerintah. Nilai itu setara Rp 6.862,37 triliun (kurs: Rp 16.013 per dolar AS).

Realisasi utang tersebut turun dibandingkan dengan posisi September 2024 sebesar US$ 428,5 miliar. Namun naik 7,7% jika dihitung secara tahunan (yoy).

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,7% yoy, menurun dibandingkan 8,5% yoy pada September 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (16/12).

Ramdan menuturkan ULN pemerintah menurun pada Oktober 2024 menjadi US$ 201,1 miliar, dibandingkan posisi pada September 2024 sebesar US$ 204,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,6% yoy. “Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang,” ujarnya.

Membayar Kewajiban Utang Jatuh Tempo

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan akuntabel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21%) dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (13,5%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,1%).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

Posisi Utang Luar Negeri Swasta

Sedangkan posisi ULN swasta pada Oktober 2024 tercatat sebesar US$ 195,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan US$ 196,7 miliar pada September 2024.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% yoy. Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,1% yoy dan 0,9% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76% terhadap total ULN swasta.

Ramdan bilang struktur ULN tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada Oktober 2024 dari 31,1% pada September 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.