Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Hadapi Serbuan Barang Murah dari Cina
Ringkasan
- Badan Gizi Nasional (BGN) akan melibatkan pedagang kantin dan UMKM sebagai mitra dalam program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi kekhawatiran penurunan omzet.
- Kantin sekolah tetap bisa beroperasi meski program tersebut diterapkan, namun akan diberikan kesempatan khusus pada jam istirahat kedua dan siswa akan diprioritaskan untuk mengonsumsi makanan MBG terlebih dahulu.
- Pedagang kantin siap berpartisipasi dalam program MBG, terutama dalam pengadaan katering, karena omzet mereka menurun signifikan akibat pandemi dan siswa lebih memilih membawa bekal sendiri.
Membuat ringkasan dengan AI Malaysia berencana merevisi Undang-Undang (UU) Antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade guna mengantisipasi lonjakan barang murah dari Cina. Revisi ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang untuk menyederhanakan regulasi yang telah diterapkan sejak 1993.
Wakil Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Liew Chin Tong, menyatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin memperkuat aturan ini dan mempermudah perusahaan dalam mengajukan keluhan.
“Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Karena permintaan lemah di Cina, jadi pengusaha Cina mencari peluang di tempat lain,” ujar Liew, seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/1).
Liew menyebutkan bahwa reformasi ini telah diajukan di Parlemen pada Juli 2024 sebagai bagian dari upaya melindungi usaha kecil dan menengah (UKM) dari dampak perdagangan yang tidak adil, khususnya akibat masuknya barang impor murah.
Selain itu, Malaysia baru-baru ini memberlakukan bea antidumping sementara untuk sejumlah produk besi dan baja yang diekspor dari Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Langkah-langkah ini mencerminkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif atau membatasi impor guna melindungi produk lokal.
Di Indonesia, misalnya, industri garmen terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika dumping barang murah dari Cina terus berlanjut.
Perusahaan Cina Diminta Menjalin Kemitraan Jangka Panjang
Liew juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan Cina menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia, termasuk mendirikan kantor pusat regional dan melokalisasi rantai pasokan.
“Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin orang Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.
Saat ini, Cina merupakan mitra dagang terbesar Malaysia dengan total perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit (sekitar 100 miliar dolar AS) pada 2023, menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.
Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari Cina dapat semakin parah jika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melanjutkan rencananya untuk menaikkan tarif terhadap Cina. Hal ini akan memaksa Cina mencari pasar lain untuk menjual produknya.
Namun, menurut Liew, Malaysia tidak berencana mengambil tindakan pencegahan seperti menerapkan tarif tambahan dalam waktu dekat. “Kita harus melihat apa yang ada dari pemerintahan baru, dan kemudian pasar akan memperhitungkannya. Itu akan sulit,” kata Liew.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
