Pemerintah Siapkan Bantuan untuk 3,1 Juta Penduduk Miskin Ekstrem

Ringkasan
- Kementerian Kesehatan mengaplikasikan teknologi AI di tiga rumah sakit, yaitu RS Pusat Otak Nasional, RS Kanker Dharmais, dan RS Dr. M. Djamil Padang, untuk keperluan berbeda terkait CT Scan, radiologi kanker, dan skrining tuberkulosis.
- Meskipun AI digunakan, keahlian dokter tetap menjadi prioritas karena dunia kesehatan membutuhkan keahlian dan pengalaman mereka.
- Kolaborasi dengan Harrison AI diharapkan dapat berperan sebagai asisten dan alat bantu ahli radiologi di Indonesia yang jumlahnya masih terbatas dibandingkan negara lain, sehingga dapat mempercepat hasil pemeriksaan medis.

Pemerintah tengah fokus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih melanda sekitar 3,1 juta penduduk, atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dalam tiga tahap untuk membantu masyarakat miskin ekstrem.
"Fokus kami adalah mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem," kata Muhaimin setelah rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (29/1).
Tahap pertama bantuan akan fokus pada peningkatan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua adalah memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem yang masih dalam usia produktif.
"Yang ketiga, kita akan dorong mereka yang pada posisi miskin ekstrem untuk mandiri," ujar Muhaimin.
Memastikan Data Kemiskinan Akurat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bersama kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pendataan untuk memastikan data kemiskinan ekstrem yang akurat.
"Saat ini sedang dalam proses profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, dan yang masih usia produktif. Tentu setiap kategori akan mendapatkan program yang berbeda," kata Saifullah.
Setelah pendataan final, Kemensos akan memastikan jenis bantuan yang akan diberikan, dengan fokus pertama pada perlindungan dan jaminan sosial, baru diikuti oleh pemberdayaan.
"Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi," ujar Saifullah.
Rapat tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjamiko, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.