BI Beri Pelonggaran GWM untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
Ringkasan
- Fitur Voice Notif dari BRImerchant memudahkan merchant mengkonfirmasi pembayaran QRIS melalui suara yang membacakan nominal transaksi.
- Voice Notif membantu pedagang meningkatkan efisiensi layanan, meminimalkan kesalahan transaksi, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pelanggan.
- BRImerchant menawarkan fitur lengkap tanpa biaya tambahan, termasuk Voice Notif, membantu merchant mengelola transaksi dengan mudah dan aman.
Membuat ringkasan dengan AI Bank Indonesia (BI) memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% kepada perbankan guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp80 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan makroprudensial terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dukungan pendanaan dari BI juga mencakup pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder," ujar Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/2).
Menurut Perry, sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong berbagai industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Kelonggaran GMW adalah kebijakan BI kepada perbankan dalam memenuhi kewajiban cadangan minimum yang harus disimpan BI. Dengan kelonggaran ini, bank memiliki lebih banyak ruang untuk menyalurkan kredit ke sektor riil, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kebijakan relaksasi GWM oleh BI dan menegaskan bahwa pemerintah juga akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk mendukung program ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu langkah utama adalah penerbitan SBN khusus untuk sektor perumahan, yang akan digunakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR, kami akan menerbitkan SBN perumahan yang akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memanfaatkan likuiditas dari GWM sebagai fasilitas kredit hingga Rp80 triliun.
Dengan upaya tersebut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berharap kebijakan ini bisa meningkatkan permintaan rumah dari masyarakat melalui fasilitas MBR atau komersial.
Pembiayaan FLPP Akan Ditingkatkan
Sri Mulyani memastikan skema pembiayaan melalui FLPP akan ditingkatkan volumenya. Langkah ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
“Mekanisme modifikasi dari FLPP akan ditingkatkan volumenya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBN tetap berlandaskan prinsip disiplin fiskal. Namun, pemerintah juga akan bersikap responsif dalam mendukung berbagai sektor, termasuk sektor perumahan.
Pemerintah juga terus mengembangkan inovasi dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter pun diarahkan agar sejalan dengan target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 8%, penciptaan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga stabilitas keuangan dan harga.
"Kita akan terus bekerja sama dengan BI untuk mendukung program-program tersebut," ujarnya.
