Airlangga Berjumpa Pemimpin Perusahaan AS, Termasuk Amazon, Freeport, dan Boeing
Dalam proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dan menerima berbagai masukan dari pengusaha negara tersebut.
"Kami membahas sejumlah isu penting dalam penguatan hubungan ekonomi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam menghadapi tantangan geopolitik," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/4).
Selaku Koordiantor Delegasi RI dan Tim Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga bertemu dengan pemimpin perusahaan yang tergabung dalam United States-ASEAN Business Council (US-ABC), seperti Amazon, Cisco, Cargill, Pfizer, Freeport, Boeing, dan Lockheed Martin.
Saat sesi diskusi teknis, Airlangga diwakili oleh Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian dan KUAI KBRI Washington, DC. Dalam pertemuan ini, pemerintah menyampaikan upaya dan kebijakan yang sedang disiapkan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan yang lebih terbuka dan kompetitif.
Hal itu termasuk relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) khususnya di sektor teknologi informasi komunikasi (TIK) dan sektor kesehatan, fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur impor, bea cukai, dan penguatan kebijakan neraca komoditas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan internasional.
US-ABC menyampaikan apresiasi terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Deregulasi untuk mengoordinasikan implementasinya ke depan. Amazon dan Cisco menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia menjadi hub data center yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kecerdasan artifisial (AI).
Kawasan seperti Batam dan Bintan yang telah dikembangkan sebagai zona perdagangan bebas atau FTZ untuk pusat data dan ekonomi digital memiliki peran penting untuk memfasilitasi investasi dari perusahaan-perusahaan teknologi AS.
Selain itu, US-ABC menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah yang inklusif dan transparan dalam menghimpun masukan dari sektor swasta untuk merumuskan tanggapan terhadap kebijakan tarif resiprokal dari AS.
