Penjelasan Wamenkeu Anggito soal Dampak Tensi Perang Dagang AS-Cina ke APBN

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tidak akan mempengaruhi kondisi fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. Saat ini ketegangan kedua negara sudah mulai mencair setelah mencapai kesepakatan memangkas tarif perdagangan.

“Dampaknya pada APBN seperti apa? Very minimal ya sebetulnya,” kata Anggito dalam diskusi Kagama berjudul Trump Effect: Bagaimana Indonesia Mendulang Peluang di Tengah Perang Dagang? yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dalam negosiasi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Presiden AS Donald Trump disebut sepakat memotong tarif barang-barang impor dari Cina yang semula 145% menjadi 30%. Bersamaan dengan itu, pemerintahan Presiden Cina Xi Jinping sepakat menurunkan tarif impor produk AS dari 125% menjadi 10%. 

“Kalau kami melihat kondisi sekarang, penundaan 90 hari dan kemungkinan AS-Cina bisa sepakat, Indonesia bisa mencapai kesepakatan perjanjian dagang dan membuat ekonomi kita lebih confident,” ujar Anggito.

Pemerintah akan mengupayakan dua hal dari sisi APBN, yakni memperkuat pengeluaran dan investasi. “Ini butuh waktu tapi harapannya dengan perbaikan public spending, mulai dari efisiensi, refocusing, dan belanja, untuk memperkuat permintaan domestik dan juga investasi melalui Danantara dan hilirisasi yang diperluas,” kata Anggito.

Ia memperkirakan hasil dari upaya tersebut bisa terlihat pada 2026. Jika ekonomi global mencapai kondisi yang lebih stabil, ia optimistis pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya bisa di atas level saat ini 4,87% pada kuartal I 2025.

APBN Bisa Kembali Surplus

Anggito juga optimistis kondisi APBN bisa kembali surplus dalam waktu dekat. Ia menyebut saat ini APBN per Maret sudah mulai pemulihan. “Bahkan primary balance juga positif,” kata Anggito.

Ia mengakui, APBN pada Januari-Februari 2025 sangat menakutkan. Namun, pada Maret hingga April sudah mulai membaik meski ia tidak menyebutkan secara detil mengenai surplus tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengaku tak khawatir dengan kondisi APBN yang mencatatkan defisit Rp 104,2 triliun pada Maret 2025. Defisit tersebut bengkak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan posisi Februari 2025 sebesar Rp 31,2 triliun

“Defisit 0,43% terhadap PDB atau Rp 104,2 triliun ini bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

Defisit APBN ini berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 516,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun. Realisasi pendapatan negara mencapai 17,2% dari target tahun ini, sedangkan belanja negara mencapai 17,1%. 

Meski defisit APBN melebar dibandingkan bulan lalu, Bendahara Negara ini tidak khawatir karena keseimbangan primer masih mampu memberikan surplus Rp 17,5 triliun.

Anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 juga didesain dengan target defisit keseimbangan primer mencapai Rp 63,3 triliun. “Jadi kalau ini, masih positif. Ini hal yang bagus karena memang didesainnya adalah defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun,” kata Sri Mulyani.