Prabowo Punya Banyak Program, Wamenkeu Pastikan Defisit APBN Tetap di 2,5%

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan pemerintah tetap akan menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN pada level 2,5%. Angka ini terjaga meskipun Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet program yang membutuhkan banyak biaya.

“Belanja kami perkuat tanpa membuat anggaran kita tidak kuat. Tetap kami jaga defisit APBN 2,5%,” kata Anggito dalam diskusi Kagama berjudul Trump Effect: Bagaimana Indonesia Mendulang Peluang di Tengah Perang Dagang? yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Rabu (14/5).

Ia mengatakan, saat ini sudah waktunya memperkuat permintaan domestik karena program presiden dinilai mampu meningkatkan daya beli. “Dengan program-program Pak Prabowo ini akan memperkuat permintaan domestik,” ujarnya.

Program Prabowo Butuh Banyak Anggaran

Prabowo memasang target ambisius bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Beberapa upaya mulai dilakukan salah satunya dengan merealisasikan program makan bergizi gratis alias MBG dan pembangunan tiga juta rumah per tahun yang membutuhkan banyak anggaran.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran program  MBG hingga 29 April 2024 mencapai Rp 2,3 triliun. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.  

“Realisasi anggaran ini juga terjadi percepatan,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

Suahasil mencatat, penerima makan bergizi gratis hingga kini sudah mencapai 3,26 juta orang. Alokasi anggarannya mencapai Rp 171 triliun, naik dibandingkan perkiraan awal di Rp 71 triliun. 

“Karena pada kuartal IV pada 2025 akan melayani 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32 ribu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Suahasil. 

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengakui program prioritas yang direncanakan Prabowo membutuhkan pembiayaan cukup besar. Salah satunya, pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Sri Mulyani bakal menerbitkan surat berharga negara alias SBN khusus untuk sektor perumahan. Bank Indonesia juga memastikan kesiapannya untuk membeli SBN tersebut dari pasar sekunder. 

Bendahara Negara itu menjelaskan, dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% maka pemerintah memiliki program prioritas berupa ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan termasuk program tiga juta rumah.

"Kalau memang kami bisa memobilisasi dana lebih banyak maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Kamis (20/2).