Ekonom Peringatkan Risiko Asuransi Makan Bergizi Gratis Bikin APBN Jebol

Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian asuransi bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana ini muncul untuk memitigasi risiko, seperti keracunan makanan hingga kecelakaan kerja selama pelaksanaan program.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai rencana ini berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pasti akan menambah beban fiskal kita," ujar Media kepada Katadata.co.id, Kamis (15/5).

Ia menjelaskan, bila premi asuransi dibayarkan dari APBN, maka akan terjadi pergeseran dalam alokasi belanja pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan anggaran untuk perlindungan sosial maupun subsidi pangan.

"Karena sekarang anggaran untuk MBG ini mengorbankan anggaran lain ya, sekitar Rp 300 triliun digeser sebagai bagian dari efisiensi anggaran," kata Media.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Jika dana asuransi tidak berputar di tingkat bawah, maka tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja bisa tidak tercapai.

"Karena premi asuransi dibayarkan oleh APBN, kemudian diputar atau dinikmati oleh asuransi yang belum tentu dikelola atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Risiko Fiskal Baru

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi turut mengingatkan bahwa wacana ini akan menciptakan pos risiko baru bagi fiskal negara.

"Ini bukan sekadar pelengkap program nasional Presiden Prabowo, tetapi ada pos risiko baru yang harus diperhitungkan secara fiskal," katanya.

Menurutnya, penganggaran untuk asuransi MBG perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menggerus belanja publik yang lebih produktif. Salah satu opsi adalah dengan menata ulang subsidi non-energi atau anggaran perlindungan sosial yang ada.

"Ini bisa dilakukan dengan basis evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan," ujarnya.

Syafruddin juga menekankan pentingnya transparansi dan reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran. Tanpa hal itu, beban fiskal tambahan justru dapat merusak kredibilitas APBN dan memperkuat stigma negatif terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Setiap perluasan program seperti MBG harus dibarengi dengan pembenahan desain kelembagaan dan pengawasan anggaran yang ketat agar tidak memperburuk ketidakefisienan struktural APBN," ujarnya.

BGN Koordinasi dengan OJK

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait wacana asuransi MBG. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan melibatkan dua asosiasi asuransi yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa.

Namun demikian, Dadan mengakui pembahasan mengenai mekanisme dan besaran premi masih berada dalam tahap awal.

"Belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden," ujar Dadan.

Saat ini, BGN masih mengkaji usulan dari Komisioner OJK dan menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo terkait izin dan mekanisme implementasi.