Pemerintah Diminta Genjot Belanja untuk Kejar Target Ekonomi Tumbuh 5,2% di 2025

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai pemerintah perlu melakukan upaya tambahan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025 bisa mencapai target 5,2% secara tahunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi tumbuh 5,12% pada kuartal II 2025. Namun angka ini dinilai belum cukup untuk mengejar target tahunan.

Anggota DEN, Firman Hidayat menyebut percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu kunci. Ia menyoroti pentingnya akselerasi pada dua program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Percepatan belanja pada program prioritas presiden akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target tahun ini sebesar 5,2%,” ujar Firman dalam acara Katadata Policy Dialogue, Selasa (5/8).

Firman juga menilai bahwa bila program-program prioritas berjalan efektif, maka pemerintah tidak perlu meningkatkan pendapatan pajak untuk mencapai target fiskal. Untuk diketahui, target pendapatan negara pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Selain sisi fiskal, Firman mendorong Bank Indonesia agar turut mendukung pertumbuhan dengan melakukan pelonggaran kebijakan moneter. “Misalnya, penurunan suku bunga acuan dan penyuntikan likuiditas ke pasar,” katanya.

Penerimaan Negara Diproyeksi Turun, Defisit Melebar

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini berpotensi melebar. Hal ini seiring dengan proyeksi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp 2.865 triliun, atau 95,4% dari target awal.

Salah satu penyebabnya adalah batalnya penerapan PPN 12% untuk seluruh barang dan jasa, yang seharusnya bisa menambah penerimaan negara sekitar Rp 71 triliun.

“Karena adanya PPN yang tidak jadi, tentu penerimaan kita menjadi lebih rendah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (1/6).

Dalam outlook APBN 2025, penerimaan pajak diperkirakan hanya Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja lebih baik, dengan proyeksi penerimaan Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target.

Namun, proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun menjadi Rp 477,2 triliun, atau hanya 92,9% dari target. Penurunan ini terjadi karena pemerintah tidak lagi menerima dividen dari BUMN, yang biasanya menambah sekitar Rp 80 triliun ke kas negara.

“PNBP akan kontraksi sebesar 18,3% karena komoditas, lifting minyak, maupun dividen BUMN yang tidak lagi diberikan ke APBN,” kata Sri Mulyani.