Luhut Sebut GovTech Berbasis AI Bisa Pangkas Defisit APBN hingga Rp 400 Triliun

Pemerintah resmi memulai implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini akan menjadi motor penggerak reformasi digital berbasis government technology (GovTech) yang memanfaatkan artificial intelligence (AI).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penerapan GovTech bisa memangkas defisit APBN secara signifikan. “Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Luhut, langkah ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan defisit anggaran hingga serendah mungkin. Meski APBN tanpa defisit belum bisa terwujud dalam waktu dekat, Luhut optimistis penghematan besar bisa tercapai mulai tahun ini.  

“Seperti yang beliau (Prabowo) pidatokan itu mungkin ya tidak nol (defisitnya) tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” ujar Luhut.

Dari simulasi awal, implementasi GovTech diproyeksikan mampu menghemat Rp 350 triliun hingga Rp400 triliun. Namun, keberhasilan reformasi digital membutuhkan koordinasi lintas sektor yang ketat.

Diluncurkan di Era Jokowi

Sebelumnya, GovTech sudah diluncurkan sejak era Presiden Joko Widodo pada Mei 2024. Teknologi pemerintahan bernama INA Digital itu akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik.

Nantinya GovTech akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas. Digitalisasi ini juga nantinya akan digunakan dalam penerapan bantuan sosial alias bansos di Banyuwangi, jawa Timur pada September 2025.

Ambisi APBN Tanpa Defisit

Prabowo mengungkapkan ambisi barunya untuk mewujudkan APBN tanpa defisit. Keinginan ini ia sampaikan dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR, Jumat (15/8).

“Harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

Saat ini, defisit APBN 2026 dirancang mencapai Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk menekan angka tersebut, Prabowo menegaskan akan melaksanakan efisiensi secara ketat.

“Kita harus berani, kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran (kekayaan negara),” ujarnya.