Trump Ancam PHK Massal Pegawai Federal jika Negosiasi Shutdown AS Gagal

Pemerintahan Presiden Donald Trump akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal apabila negosiasi dengan Partai Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) tidak menunjukkan kemajuan. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Senin (6/10).

Shutdown yang telah memasuki hari kelima ini terjadi setelah Senat yang dikuasai Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk menjaga agar lembaga federal tetap beroperasi hingga 21 November.

“Presiden Trump dan Russ Vought sedang menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan jika memang harus dilakukan, meski mereka berharap tidak sampai terjadi,” kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dalam wawancara dengan CNN’s “State of the Union” pada Minggu (5/10).

Sebelumnya, Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought telah memperingatkan bahwa PHK pegawai federal bisa terjadi jika kebuntuan politik terus berlanjut.

Ketika ditanya oleh wartawan kapan langkah PHK itu akan dimulai, Trump hanya menjawab singkat. “(PHK) Sedang berlangsung sekarang," kata Trump.

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih, yang memimpin kampanye Trump untuk memangkas ukuran pemerintahan federal, belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.

Negosiasi Masih Buntu

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda negosiasi baru antara Gedung Putih dan para pemimpin Kongres. Terakhir kali, Trump bertemu dengan pimpinan legislatif pekan lalu sebelum kebuntuan terjadi.

“Mereka menolak berbicara dengan kami,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer kepada CBS “Face the Nation”, sambil menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan melanjutkan pembicaraan antara Trump dan empat pemimpin Kongres.

Partai Demokrat menuntut perpanjangan permanen kredit pajak premi untuk membantu masyarakat membeli asuransi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan membatalkan secara sepihak anggaran yang sudah disepakati dalam kesepakatan apa pun.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik John Thune menyatakan kesediaannya untuk menanggapi kekhawatiran Demokrat, namun dengan syarat mereka setuju terlebih dahulu membuka kembali pemerintahan.

“Itu pilihan yang ada di depan mereka sekarang. Buka kembali pemerintahan, atau tidak,” kata Thune dalam program Fox News “Sunday Morning Futures”.

Upaya Kompromi di Senat

Sejumlah anggota Senat dari kedua partai dilaporkan tengah melakukan pembicaraan informal untuk mencari kompromi terkait isu kesehatan dan pendanaan pemerintahan.

Namun, Senator Demokrat Ruben Gallego mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda kesepakatan yang mendekat. “Untuk saat ini, belum,” ujarnya kepada CNN.

Senat dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Senin (6/10) terhadap dua rancangan undang-undang pendanaan yakni satu versi yang disahkan oleh DPR AS yang dikuasai Partai Republik, dan satu versi alternatif dari Partai Demokrat.

Namun, kedua rancangan tersebut diperkirakan gagal karena tidak memenuhi ambang batas 60 suara untuk dapat diloloskan.

Dengan komposisi 53 kursi Republik dan 47 kursi Demokrat, pimpinan Partai Republik membutuhkan dukungan minimal delapan senator Demokrat, namun sejauh ini baru tiga yang bersedia mendukung rancangan dari DPR.