Gubernur Malut Ajak Kepala Daerah Bersinergi Hadapi Pemotongan TKD

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengajak seluruh kepala daerah di provinsi itu untuk berkolaborasi dalam menghadapi kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD), termasuk di daerah ini.

“Sekitar Rp10 triliun anggaran yang akan hilang dari total pendapatan transfer ke daerah (TKD) seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara pada tahun 2026,” kata Sherly di Ternate, Sabtu.

Dalam menyikapi kebijakan tersebut, Sherly menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemotongan TKD dijadikan motivasi bagaimana menggali PAD, dengan bantuan BPK, bersama-sama Pemprov, Forkopimda berkolaborasi meningkatkan PAD,” ujar Sherly saat menggelar ramah tamah bersama Anggota VI BPK RI dan seluruh Kepala Daerah di Malut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, mengungkapkan pihaknya serius mengarahkan pengawasannya terhadap sumber-sumber PAD untuk mendongkrak kesehatan fiskal daerah.

“Terkait pemotongan TKD, tidak ada jalan yang tidak bisa diselesaikan. BPK fokus pada pajak dan retribusi daerah, terutama peningkatan pajak provinsi, dana bagi hasil (DBH) juga meningkat,” ujar Marius.

Anggota VI BPK Fathan Subchi memberi harapan besar bahwa dengan kolaborasi, Maluku Utara akan lebih baik. Menurutnya, perhatian pusat sedang mengarah pada provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi 32,09 persen pada kuartal II year on year (YoY) tahun 2025, sehingga harus diiringi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Menarik, karena saya melihat grafik kunjungan pejabat pusat semakin sering ke Maluku Utara. Semoga mendapat pendampingan dan pendanaan. Tidak ada lain, harus rajin,” kata Fathan.

Dengan dukungan BPK dan seluruh kepala daerah dalam komitmen yang sama, kolaborasi ini dipercaya mampu menjadi pendorong semangat memperkuat PAD di sektor-sektor strategis dan membawa manfaat bagi pembangunan di daerah.