Purbaya Sidak Bea Cukai Lagi, Janji Benahi Sistem untuk Atasi Barang Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Bea dan Cukai. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyiapkan Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan sebagai pusat intelijen berbasis teknologi informasi (IT) untuk pengawasan aktivitas ekspor dan impor.

Menurut Purbaya, sistem yang ada di Bea Cukai perlu dioptimalkan agar mampu mendeteksi potensi pelanggaran, termasuk praktik under invoicing atau penggelembungan nilai barang impor.

“Saya pengen lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai. Bisa nggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden soal under invoicing,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu usai mengunjungi kantor Bea Cukai, Rabu (22/10).

Purbaya menilai, sistem Bea Cukai saat ini sudah cukup bagus, tetapi masih memerlukan penguatan dengan penerapan artificial intelligence (AI) agar bisa memberikan pemantauan secara real time.

“Sebenernya udah cukup bagus, tapi belum ke level di mana saya bisa secara online monitor kapal under invoicing. Belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan,” kata dia.

Pengawasan Barang Ilegal Diperketat

Purbaya menargetkan pengembangan sistem AI di Bea Cukai dapat rampung dalam tiga bulan ke depan. Upaya ini sejalan dengan rencana pembentukan LNSW sebagai think tank perdagangan, yang akan memperkuat fungsi analisis dan deteksi dini terhadap potensi kebocoran perdagangan.

“Ini berisi 20 orang yang jago-jago di sana. Ada mathematician segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada,” kata Purbaya.

Salah satu fokus pengawasan adalah barang ilegal seperti pakaian bekas impor (balpres) yang merugikan industri tekstil dalam negeri.

“Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan barang ilegal juga bertujuan untuk melindungi dan menghidupkan kembali UMKM, terutama di sektor tekstil. “Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri,” katanya.