Mendagri Luruskan Data Dana Mengendap Pemprov Jabar yang Disorot Purbaya

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak sebesar yang sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya melaporkan bahwa Pemprov Jabar memiliki dana mengendap di bank mencapai Rp 4,17 triliun. Namun, Tito menegaskan angka tersebut tidak sepenuhnya akurat karena ada perbedaan waktu pencatatan antara sistem BI dan pemerintah daerah.

“Seperti Jawa Barat itu ya, itu beda waktunya sehingga terbaca Rp 4,17 triliun,” kata Tito di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut Tito, jumlah dana mengendap milik Pemprov Jabar sebenarnya hanya Rp 3,8 triliun per September 2025. Dari jumlah itu, sekitar Rp 300 miliar merupakan dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tidak termasuk dalam dana APBD Jabar.

“Kami di Kemendagri menunjukkan datanya hanya Rp 2,7 triliun. Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian,” ujar Tito.

Perdebatan Dedi Mulyadi vs Purbaya

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kemenkeu untuk membuka data sebenarnya terkait dana mengendap tersebut. Ia membantah bahwa APBD Jawa Barat sebesar Rp 4,17 triliun disimpan dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek ke Bank Jabar Banten (BJB), tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata Dedi di Bandung, dikutip dari Antara.

Menanggapi bantahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Dedi untuk mengonfirmasi langsung ke Bank Indonesia.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu, Selasa (21/10).

Menurut Purbaya, data yang dimiliki Kemenkeu berasal dari laporan resmi Bank Indonesia. Ia menambahkan bahwa data tersebut juga sudah dikonfirmasi ulang dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito. Waktu saya ke Pak Tito kemarin, beliau juga jelaskan data di perbankan ada berapa, dan angkanya mirip kok,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik besaran dana APBD Jawa Barat yang mengendap di perbankan. Ia hanya menyoroti masih lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah, sementara terdapat 16 pemerintah daerah dengan total simpanan di perbankan mencapai Rp 233 triliun.