Mendagri Tito Karnavian meminta keuchik segera menyusun data penerima bantuan agar penyaluran huntara, huntap, dan bantuan tunai di Aceh dapat dipercepat.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis surat edaran yang berisi larangan kepada seluruh kepala daerah bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa dana mengendap Jabar yang dilaporkan oleh Kemenkeu hanya Rp 3,8 triliun, berbeda dari data sebelumnya yang mencapai Rp 4,17 triliun.
Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang tidak esensial dan menghindari tampilan kemewahan agar lebih peka terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilahkan pemda untuk mengadakan rapat di hotel dan restoran sebagai langkah mendukung industri MICE dan menyelamatkan pekerjaan serta perekonomian
Mendagri Tito Karnavian akan meningkatkan kepatuhan aturan PBG dan BPHTB untuk pembangunan rumah bagi MBR, termasuk memberikan insentif dan hukuman kepada kepala daerah yang tidak mematuhinya.
Pilkada ulang akan digelar di 24 daerah menelan anggaran sebesar Rp 719 miliar. Mendagri Tito Karnavian berharap anggaran tersebut dapat menggunakan APBD dan tak membebankan APBN.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah untuk menjalankan tugas gubernur menggantikan Rohidin Mersyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kebijakan menghapus restribusi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut akan diatur dalam surat edaran yang terbit pekan depan
Kemendag buka suara soal relaksasi impor pakaian dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024 yang dianggap menjadi biang kerok penutupan pabrik tekstil dan PHK massal.
Mendagri Tito Karnavian merinci ada 240 orang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan lima pejabat di Kemendagri terbukti tidak netral pada Pemilu 2024. Bagaimana temuan lengkap Kemendagri?