Purbaya Respons Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak: Tunggu Arahan Presiden

24 Februari 2026, 17:14

Katadata/Fauza Syahputra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan membengkak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,3% terhadap PDB.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Purbaya mengaku harus meminta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merespons permintaan tersebut.

“Saya enggak pernah dengar (permintaan tersebut). Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta agar THR tidak lagi dikenakan PPh Pasal 21.

Said mengatakan, THR yang diterima buruh pada kenyataannya langsung habis digunakan untuk membeli kebutuhan hari raya, terutama untuk keburuhan keluarga yang meningkat menjelang lebaran dan biaya transportasi mudik.

Ia pun mendesak agar pemerintah mengabulkan permintaan tersebut mulai tahun ini.

THR, bonus, atau penambahan penghasilan bruto lain masuk dalam obyek pajak. Dalam hal ini, THR masuk dalam penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Adapun jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar, sebab terdiri dari komponen gaji dan THR.

Walau ada penerapan TER dalam perhitungan pajak tersebut, namun penerapan tarif efektif ini tidak menimbulkan beban pajak baru jika dihitung dalam satu tahun untuk seluruh tingkat penghasilan.

Penerapan TER sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 168 Tahun 2023 tidak mengakibatkan adanya tambahan beban pajak baru.

Simulasi Hitungan Pajak Untuk Karyawan dengan Gaji Rp 5 Juta

Ditjen Pajak Kemenkeu pun sempat menjelaskan simulasi perhitungan TER pajak untuk karyawan dengan gaji Rp 5 juta per bulan, atau masuk upah minimum regional (UMR) Jakarta senilai Rp 5,06 juta per bulan.

Dalam akun Instagramnya pada tahun lalu, Ditjen Pajak mencontohkan seorang karyawan tetap yang mendapatkan gaji Rp 5 juta per bulan dari perusahaan dan mendapatkan penghasilan lain berupa THR, bonus, dan uang lembur.

Karyawan ini menerima THR Rp 5 juta pada April, uang lembur Rp 500 ribu pada Februari, Mei dan November. Kemudian premi JKK dan JKM senilai Rp 40 ribu per bulan. Sehingga total penghasilan bruto adalah sebesar Rp 71,98 juta.

Penghitungan pajak dari total penghasilan bruto tersebut menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai tabel tarif dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 168 tahun 2023.

Kemudian, untuk perhitungan akhir tahun atau periode Desember sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU PPh jo UU Ciptakerja dikurangi akumulasi TER pada periode Januari-November. Dari situ, total penghasilan bruto karyawan dalam setahun mencapai Rp 71,98 juta.

Kemudian dikurangi biaya jabatan setahun (5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 6 juta), iuran pensiun Rp 100 ribu per bulan, penghasilan neto setahun, dan penghasilan tidak kena pajak sesuai tabel kawin dan tanggungan.

Jadi total penghasilan karyawan yang kena pajak mencapai Rp 8,68 juta dan masuk dalam golongan tarif PPh 21 sebesar 5%. Sedangkan total PPh 21 terutang setahun dikali 5% menjadi Rp 434.050. Artinya, karyawan membayar PPh Pasal 21 terutang pada periode Januari sampai dengan November sebesar Rp 443.150.

Sementara PPh Pasal 21 terutang Desember terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 9.100. Jika ada kelebihan bayar PPh Pasal 21, maka kelebihan pajak tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak beserta pemberian bukti potong pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

"Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran terutang oleh pemotong pajak, kelebihan dapat tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa," tulis Ditjen Pajak dikutip Jumat (29/3).