Foto: El Nino Sebabkan Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Sulsel
Terik matahari menyilaukan para warga saat mereka mencuci pakaian di embung yang masih memiliki cadangan air. Sebagian lainnya mengisi jerigen untuk dibawa pulang ke rumah. Sejak memasuki musim kemarau, berbagai wilayah di Sulawesi Selatan mulai merasakan dampak kekeringan. Area persawahan mulai mengering. Sebagian dialih fungsikan untuk menanam palawija, sisanya hanya menjadi lahan tidur. Puluhan embung yang menjadi sumber air bersih warga di Kecamatan Bontoa, Kabupten Maros, Sulsel, pun telah kering. Tak ayal krisis air bersih melanda daerah itu. Bahkan ada warga yang mulai membeli air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena El Nino akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur memperparah dampak kemarau tahun ini. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulsel pada dasarian II September 2023, sebagian wilayah di pesisir barat dan selatan Provinsi Sulsel masuk kategori kekeringan ekstrem dengan hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari.
Musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih kering dibanding tiga tahun sebelumnya, mengakibatkan krisis air bersih meluas di sejumlah wilayah. Sedikitnya delapan kecamatan di Kota Makassar te4rdampak krisis air bersih. Produksi air PDAM di daerah itu menurun hingga 50 persen atau sekitar 500-800 liter per detik dari normalnya 1.300 liter per detik. Hal itu disebabkan oleh penurunan debit air secara drastis di Bendung Leko Pancing, Kabuten Maros, yang menjadi salah satu sumber air baku PDAM Makassar.
Akhirnya, Pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di daerah itu. Pemkot menyiapkan anggaran bantuan tak terduga (BTT) sebesar Rp7 miliar untuk penanganan masalah kekeringan tersebut. Penyaluran bantuan air bersih kepada warga terdampak mulai dilakukan. Sebanyak 125 ribu-150 ribu liter air bersih didistribukan setiap hari. Selain Kota Makassar, dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Maros dan Jeneponto juga menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.
