Alasan Pemerintah Tidak Menggratiskan Seluruh Vaksin Virus Corona

Pemerintah tidak menggratiskan seluruh vaksin virus corona karena beban keuangan negara dalam menangani dan meminimalisir dampak pandemi Covid-19 sudah sangat besar.
Image title
13 Desember 2020, 12:34
vaksin virus corona, vaksin gratis, pandemi covid
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj.
Petugas kesehatan memberikan penanganan lanjutan kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami reaksi usai divaksin COVID-19 saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12/2020). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang rencananya digelar pada Januari 2021.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara ketiga yang menyetujui penggunaan darurat vaksin virus corona, setelah sebelumnya Inggris dan Kanada. Suntikan pertama vaksin Covid-19 di negeri Paman Sam disebutkan paling cepat Senin (14/12).

Presiden AS Donald Trump mengatakan vaksin tersebut akan diberikan secara gratis kepada seluruh warga AS. Dengan target vaksinasi pada periode pertama berjumlah 2,9 juta dosis, dan jutaan dosis lainnya menyusul selama beberapa bulan berikutnya.

"Vaksin pertama akan diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya pastikan vaksin ini akan tersedia bagi semua warga Amerika," kata Presiden AS Donald Trump dalam pidato televisi dan diunggah di Twitter, Sabtu (12/12).

Selain AS beberapa negara lainnya juga akan memberikan vaksinasi secara gratis kepada seluruh warganya, antara lain: Perancis, Jepang, Arab Saudi, Belgia, Portugal, Hong Kong, dan Bahrain.

Advertisement

Sementara di Indonesia, pemerintah hanya menyediakan vaksinasi gratis bagi sekitar 32 juta orang, atau hanya 30% dari target vaksinasi 107 juta orang. Sedangkan sisanya sekitar 75 juta orang harus vaksinasi secara mandiri.

Berbagai kalangan pun menuntut agar pemerintah menggratiskan vaksin virus corona kepada seluruh warga Indonesia lantaran pandemi Covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana nasional, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

"Vaksinasi dilakukan di tengah kondisi pandemi dan bencana nasional, sehingga vaksin ini menjadi hak setiap warga negara. Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan, hak hidup masyarakat. Jadi harus gratis dan sukarela," kata epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman.

Beban Berat Keuangan Negara Akibat Pandemi

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada beberapa kesempatan telah menanggapi permintaan untuk menggratiskan vaksin virus corona.

Menurut Erick pemerintah telah melakukan banyak program untuk menangani serta meminimalisir dampak pandemi Covid-19 bagi banyak sektor yang menambah beban keuangan negara.

Beberapa program tersebut seperti subsidi gaji, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan untuk UMKM, kartu pra kerja hingga diskon listrik dan bantuan pulsa.

Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat mau membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dengan melakukan vaksinasi mandiri untuk mengurangi beban pemerintah.

“Pemerintah punya dua program vaksin bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dan harus dibantu. Tapi perlu juga keterbukaan dari masyarakat mampu pada saat ini harus bisa bantu pemerintah dan bantu yang kurang mampu,” kata Erick beberapa waktu lalu.

Bahkan menurutnya ada sejumlah pihak yang menyatakan akan melakukan vaksinasi mandiri untuk mengurangi beban pemerintah, termasuk dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Banyak anggota Kadin bilang ‘kita bantu pegawai, kita bantu mereka karena selama ini mereka berkontribusi, kerja, produksi, dan hasilnya untuk perusahaan, ini saatnya kita bantu mereka juga’,” klaim Erick.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait