Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Perlu Perketat DMO Batu Bara
Krisis energi yang melanda beberapa negara di dunia saat ini tengah menjadi isu utama global. Ini seiring dengan meningkatnya permintaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Bahana Sekuritas meyakini pasar tak memperhitungkan potensi pengetatan ekspor batu bara dari Indonesia yang merupakan eksportir terbesar kedua dunia. Apalagi pemerintah berupaya mengamankan pasokan guna menghindari masalah krisis listrik seperti yang terjadi di Cina dan India.
"Menipisnya pasokan batu bara untuk PLTU, ditambah proyeksi lonjakan pertumbuhan penjualan listrik di masa depan, aturan DMO seharusnya diperketat," kata tim analis Bahana dalam laporannya yang dikutip Katadata.co.id, Kamis (14/10).
Belum lama ini pemerintah juga menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor terhadap 34 produsen batu bara yang tidak dapat memenuhi komitmen DMO. Dalam aturan ini, produsen batu bara wajib memasok 25% produksinya ke grup PLN dengan harga yang telah dikunci di level US$ 70 per metrik ton.
Namun, disparitas yang cukup tinggi antara harga DMO dan ekspor kemudian membuat produsen tak patuh pada kebijakan itu. Pasalnya, harga batu bara di pasar internasional telah tembus di atas US$ 250 per ton. Padahal, stok batu bara di dalam negeri terus menurun. Simak databoks berikut:
Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan stok batu bara di sebagian besar PLTU kurang dari 10 hari. Ini kondisi yang dapat mengancam pasokan listrik.
Sebab sekitar 50% dari kapasitas total 63 gigawatt (GW) pembangkit listrik di Indonesia berasal dari PLTU. Sektor ketenagalistrikan juga sempat menghadapi momen kritis pada Agustus, ketika harga batu bara rata-rata sekitar US$ 170 per ton.
