Kemajuan pesat AI ternyata menyimpan dampak lingkungan serius, dari konsumsi listrik raksasa hingga jejak karbon yang mengancam target keberlanjutan perusahaan teknologi global.
Krisis energi global dinilai menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi bahan baku industri petrokimia dalam negeri guna memperkuat kemandirian nasional.
Transisi energi di Indonesia mendesak untuk dipercepat guna menjawab krisis energi dan iklim, dengan sektor transportasi sebagai penyumbang utama emisi GRK dan polusi udara.
Dengan konsumsi minyak goreng nasional yang mencapai 8,3 juta kiloliter per tahun, Indonesia berpotensi mengumpulkan minyak jelantah sekitar 3-4 juta kiloliter.
Platform jual beli daring (online) di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol melaporkan lonjakan besar dalam jumlah pencarian mengenai kendaraan listrik sejak dimulainya konflik di Iran pada Februari.
Konflik geopolitik di Selat Hormuz mengancam Indonesia dengan krisis energi karena ketergantungan impor minyak dan gas dari kawasan yang rentan gejolak tersebut.
Krisis energi mendorong transisi energi nasional yang ambisius lewat PLTS dan RUKN 2025-2060, membuka peluang besar untuk penciptaan Green Jobs di Indonesia.
Seperti Indonesia, sebagian besar rumah tangga di India masih mengandalkan LPG untuk memasak, sedangkan kebutuhan energi tersebut sebagian dipenuhi dari impor.
Di tengah krisis energi global, pemerintah Indonesia belum menunjukkan langkah nyata selain menahan harga BBM. Sementara itu, ketergantungan impor membuat risikonya terus membesar.