BLU Batu Bara akan Terus Berjalan Meski DMO Telah Tercapai
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut pembentukan badan layanan umum (BLU) batu bara adalah kaharusan yang mendesak meskipun capaian DMO saat ini telah mencapai target 25% dari total produksi.
Melansir data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, perolehan DMO batu bara tahun ini hingga September telah mencapai 128,76 juta ton atau 25% dari produksi sebesar 505,04 juta ton.
Asisten Deputi Bidang Pertambangan Kemenko Marves, Tubagus Nugraha, mengatakan ketetapan pemerintah yang mematok angka DMO sebesar 25% dari total produksi tahunan perusahaan tambang terus berlaku meski BLU batu bara bakal berjalan efektif mulai Januari 2023.
"Mekanisme DMO 25% itu tetap ada untuk melenyapkan disparitas antara harga jual ke PLN dan harga jual ekspor," kata Tubagus saat ditemui di Hotel Grand Kemang Jakarta pada Rabu (12/10).
Dia menegaskan bahwa skema BLU batu bara sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri melalui penghimpunan dan penyaluran dana kompensasi. Melalui skema ini, PLN hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual DMO, yakni US$ 70 per ton.
Saat ini harga batu bara di pasar ICE Newcastle berada di level US$ 387 per ton. Selisih antara harga pasar dengan harga wajib PLN akan ditutup langsung oleh BLU yang berasal dari iuran ekspor para penambang. Saat ini pemerintah telah mematok angka DMO sebesar 25% dari total produksi tahunan perusahaan tambang.
Kebutuhan batu bara tahun ini untuk pembangkit listrik PLN dan pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) didominasi oleh batu bara 3.800-4.400 kalori 69,96 juta ton atau 61%, dan batu bara 4.400-5.200 kalori 33,83 juta ton 30%. Sisanya batu bara di bawah 3.800 kalori dan di atas 5.200 kalori.
Adanya BLU batu bara diharap dapat mencegah terulangnya krisis pasokan batu bara pada awal 2022 karena menurunnya suplai dari produsen. "BLU batu bara ini menjadi solusi jangka panjang pemerintah," ujarnya.
