Serapan Anggaran Kemenperin Capai 98,13% pada 2022, Tertinggi 10 Tahun
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin melaporkan bahwa realisasi anggaran berhasil mencapai sebesar 98,13% dari total pagu Rp 2.582 triliun pada tahun 2022. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,05%, dan merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I tahun 2023 dapat mencapai 50% dan proses pengadaan barang atau jasa dapat selesai pada bulan Juni tahun 2023.
"Pagu anggaran Kemenperin pada tahun 2023 sebesar Rp 3,217 triliun, yang akan dioptimalkan dalam tiga program prioritas, yakni dukungan manajemen kemenperin, nilai tambah dan daya saing industri, serta pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Dody dalam acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran, di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (25/1).
Selain itu, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai aturan, Dody menegaskan pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.
“Oleh karena itu, para Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” ujarnya.
Namun demikian, dia mengatakan dalam menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan di tengah situasi global yang tidak menentu, Kemenperin optimistis masih ada harapan besar untuk membaiknya kondisi ekonomi nasional.
"Untuk itu, kita perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.
Dengan demikian, Dody menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 ini harus mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Dody berpesan, agar seluruh pegawai di Kemenperin dapat menjadi motor penggerak dalam melaksanakan program pengembangan industri serta membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya.
Hal tersebut dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional serta terbangunnya pemerataan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan Kemenperin, Kasduni mengatakan, kegiatan akselerasi pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran dan mengetahui hambatan permasalahan serta solusi yang perlu dilakukan, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan.
“Dengan demikian, diharapkan di tahun ini kita dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan dengan benar dan akuntabel untuk menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, ujarnya.